MATARAM (NTBNOW.CO)–Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026 untuk Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dilantik serentak, Jumaat 17/4. Pelantikan digelar untuk i digelar secara virtual oleh kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa persiapan dan kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk kondisi cuaca dan dinamika global pasca pandemi.
“Seluruh perangkat dan petugas yang terlibat diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan keikhlasan,” katanya.
Dia mengaku, pemerintah Indonesia telah menyiapkan petugas secara bertahap sejak jauh hari agar seluruh proses pelayanan kepada jamaah dapat berjalan optimal.
” Jangan lengah, kita harus terus meningkatkan kualitas kerja dan bersinergi,” ujarnya m.
Asisten 1 Setda Provinsi NTB, H. Fathul Ghani, mengungkapkan profil demografi jamaah haji asal NTB tahun ini yang didominasi oleh kelompok lanjut usia (lansia) dengan rata-rata umur di atas 50 tahun.
“Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas. Oleh karena itu, sejak awal persiapan kita harus memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kami meminta para petugas untuk memberikan pelayanan yang ramah, sigap, dan penuh perhatian, khususnya terkait kondisi kesehatan jamaah,” pintanya.
Dia meminta para petugas senantiasa menjaga kondisi kesehatan pribadi di lapangan agar pelayanan tidak terhambat. “Mari jadikan amanah ini sebagai ladang ibadah. Kehadiran panitia harus memberikan manfaat, laksanakan tugas dengan keikhlasan dan dedikasi,” ucapnya. .
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh NTB, H. Lalu Muhamad Amin menegaskan bahwa para petugas PPIH Embarkasi merupakan garda terdepan yang perannya sama krusialnya dengan petugas di Makkah dan Madinah. Operasional keberangkatan jamaah haji sendiri dijadwalkan akan mulai bergulir pada 22 April 2026.
Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan peneguhan komitmen moral. Keselamatan jamaah adalah tugas nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas lembaga.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kecakapan manajerial semata, tetapi ditentukan oleh kualitas pelayanan di lapangan. Apakah jamaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik? Itulah ukuran keberhasilan kita yang sesungguhnya,” pungkasnya. (can)
