LOMBOK UTARA (NTBNOW.CO) – Ratusan warga Pulau Gili Meno, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB, menggelar aksi damai di tengah laut, Kamis (21/5/2026). Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara agar segera merealisasikan pemasangan pipa air bersih bawah laut untuk mengatasi krisis air yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Kepala Dusun Gili Meno, Musrun, mengungkapkan bahwa selama lebih dari tiga tahun terakhir warga dan pelaku usaha di kawasan tersebut mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air sulingan dengan harga mahal, bahkan mengandalkan air hujan sebagai alternatif.
“Sudah 3 tahun 13 hari kami memperjuangkan pipa bawah laut ini, tetapi pemerintah seolah tutup mata terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Musrun saat menyampaikan aspirasi dalam aksi damai.
Menurutnya, persoalan air bersih tidak hanya berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga melemahkan perekonomian warga yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata.
“Dulu ekonomi masyarakat berkembang, tetapi sejak krisis air bersih ini, pendapatan warga menurun. Kami menuntut Pemda KLU segera memberikan solusi air bersih,” tegasnya.
Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadi, menyebutkan bahwa sekitar 267 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa di Gili Meno telah kehilangan akses air bersih yang layak selama lebih dari tiga tahun.
“Masyarakat menuntut hak dasar mereka atas air bersih, namun hingga kini Pemda KLU dinilai masih abai terhadap kebutuhan warga Gili Meno,” katanya.
Amri menambahkan, kawasan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Lombok Utara, mencapai sekitar 70 persen setiap tahunnya. Namun, kondisi krisis air bersih yang berkepanjangan justru mencerminkan lemahnya tata kelola dalam melindungi hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, dampak krisis air bersih tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor pariwisata yang menjadi sumber utama penghidupan warga.
“Jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah dalam penyediaan air bersih dan perlindungan ekosistem, situasi ini akan terus memburuk dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, WALHI NTB juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mempertimbangkan opsi pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi utama, bukan kerja sama penyediaan air bersih melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut.
“Kami di Gili Meno menolak opsi yang dianggap berisiko terhadap lingkungan. Berikan akses air bersih melalui pipa bawah laut, atau tidak sama sekali,” tegas Amri.
Sementara itu, salah seorang pengusaha hotel asal Australia yang beroperasi di Gili Meno, Silvy, mengaku setiap hari harus membeli air galon dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya.
“Saya setiap hari membeli sekitar 10 galon air untuk kebutuhan minum,” ujarnya.
Ia mengatakan, krisis air bersih yang berkepanjangan telah berdampak pada sektor pariwisata, bahkan menyebabkan sejumlah wisatawan mancanegara maupun domestik membatalkan kunjungan ke Gili Meno.
“Banyak tamu membatalkan kunjungan karena pasokan air bersih tidak tersedia,” ungkapnya.
Silvy berharap pemerintah segera menemukan solusi agar persoalan air bersih di Gili Meno dapat diatasi dan sektor pariwisata kembali bergairah.
Diketahui, kebutuhan air bersih di Gili Meno sebelumnya disuplai oleh PT Berkah Air Laut (BAL) yang bekerja sama dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) melalui metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani PDAM.
Namun, kerja sama penyediaan air bersih tersebut berakhir pada Desember 2022 setelah pemerintah mencabut izin operasional karena sumber air yang digunakan berasal dari air tanah. (can)
