MATARAM (NTBNOW.CO) – Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) kembali menggelar Ujian Seminar Hasil dan Ujian Tesis sebagai bagian dari tahapan akhir penyelesaian studi Magister, Kamis (9/7/2026).
Salah satu peserta yang mengikuti ujian tersebut adalah Abd. Rahman, mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana UMMAT yang mempertahankan tesis berjudul “Batasan Wewenang Kanwil BPN dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah.”
Sidang tesis dipimpin Dr. Siti Hasanah selaku Ketua Tim Penguji, dengan anggota penguji Dr. Yulias Erwin dan penguji netral Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara.
Dalam penelitiannya, Abd. Rahman yang juga berprofesi sebagai advokat di Nusa Tenggara Barat mengkaji secara yuridis batas kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dalam membatalkan sertipikat hak atas tanah. Kajian tersebut berfokus pada kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kesesuaian kewenangan administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama ujian berlangsung, Abd. Rahman yang juga ketua bidang advokasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB itu, memaparkan hasil penelitiannya di hadapan tim penguji, dosen pembimbing, serta sivitas akademika Pascasarjana UMMAT. Berbagai pertanyaan, kritik, dan masukan dari dewan penguji dijawab secara argumentatif sebagai bagian dari proses akademik.
Menurut Abd. Rahman, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan pertanahan. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun instansi pertanahan dalam memahami batas kewenangan Kanwil BPN dalam pembatalan sertipikat hak atas tanah.
Ia menjelaskan, pembatalan sertipikat hak atas tanah pada umumnya berkaitan dengan adanya cacat administrasi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan batas kewenangan yang jelas agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat tetap terjamin.
Pelaksanaan ujian tesis ini menjadi salah satu wujud komitmen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram dalam mencetak lulusan yang mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.
Abd. Rahman berharap hasil penelitiannya dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pertanahan di Indonesia, khususnya terkait kewenangan administratif dalam pembatalan sertipikat hak atas tanah. (red)
