MATARAM (NTBNOW.CO)– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Mataram mendorong DPRD Kota Mataram lebih aktif mengawal aspirasi masyarakat. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan sosial terkait LGBT, hingga evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Ketua PD KAMMI Mataram Muhammad Kharizma Prasetya menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi kebijakan publik. Tidak sekadar menyampaikan kritik, mahasiswa juga perlu menghadirkan kajian dan rekomendasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai wacana. Persoalan strategis harus dibahas serius, berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya, Kamis 22/10.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu membuka ruang dialog lebih luas bagi mahasiswa dan elemen masyarakat. Dengan begitu, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi konkret.
Soroti soal Karhutla
Persoalan tersebut dinilai membutuhkan langkah pencegahan berkelanjutan, edukasi masyarakat, pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
KAMMI mendorong agar pengawasan kebijakan lingkungan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Termasuk meneruskan aspirasi kepada instansi terkait apabila penanganannya berada di luar kewenangan pemerintah kota.
Selain isu lingkungan, KAMMI juga Mataram menyoroti persoalan sosial terkait LGBT. Organisasi mahasiswa tersebut mendorong pembahasan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Kharizma menilai, dialog publik perlu dibangun dengan landasan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan juga perlu menghindari stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap individu.
Di tingkat nasional, KAMMI Mataram turut mendorong evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Evaluasi tersebut mencakup sektor pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Evaluasi, menurut KAMMI, perlu mengacu pada indikator kinerja, data yang terverifikasi, serta dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah dapat disertai rekomendasi perbaikan yang terukur.
“KAMMI Mataram berharap DPRD Kota Mataram memperkuat komunikasi dengan organisasi mahasiswa, pemuda, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya. Audiensi serta diskusi publik dinilai dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan,” tandasnya.
KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kritis dan memperkuat tradisi kajian mahasiswa. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (can)
