LOMBOK TENGAH (NTBNOW.CO)– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat penetrasi pasar komoditas pangan ke Jawa Barat. Tak hanya menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok, kerja sama lintas provinsi ini juga membuka peluang bagi peternak NTB memperluas pasar, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov NTB dan Pemprov Jawa Barat terkait penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, mengendalikan harga pangan, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing daerah.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki keunggulan dari sisi jumlah penduduk, pasar, pariwisata, hingga perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara NTB mempunyai potensi besar di sektor peternakan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di berbagai wilayah.
“Kita ketahui bersama, Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga Jawa Barat dan NTB bisa saling berbagi dan sama-sama belajar dalam menangani inflasi daerah,” ujar Indah.
Ia menilai, kerja sama tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pengembangan perdagangan yang lebih luas. Salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan adalah komoditas peternakan asal NTB, terutama untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di pasar Jawa Barat.
Dengan terbukanya akses pasar, peternak lokal diharapkan memperoleh kepastian permintaan dan peluang usaha yang lebih besar. Di sisi lain, Jawa Barat dapat memanfaatkan potensi produksi NTB untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan dan peternakan.
Tak berhenti pada perdagangan komoditas, Indah juga mendorong investor asal Jawa Barat untuk melirik peluang usaha di NTB. Menurutnya, daerah yang memiliki kapasitas pasar dan peluang investasi terbatas di wilayah asalnya dapat mempertimbangkan ekspansi ke NTB.
“Sekali lagi, Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah penuh di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” katanya.
Indah turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut kunjungan ke NTB bukan sekadar agenda seremonial. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran TPID Jawa Barat untuk mempelajari langsung pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga.
Erwan bahkan mengibaratkan NTB sebagai guru yang berhasil dalam mengendalikan inflasi. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jawa Barat untuk memperkuat strategi pengendalian harga di daerahnya.
“NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami, kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga,” ungkap Erwan.
Dia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak.
Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor. Kerja sama antardaerah juga perlu diperkuat agar persoalan pasokan di satu wilayah dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi produksi wilayah lainnya.
Di sisi lain, Jawa Barat memiliki pengalaman dalam mendorong pertumbuhan investasi. Realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp300 triliun pada 2025. Pengalaman itu dinilai dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB untuk memperkuat iklim investasi dan memperluas aktivitas ekonomi.
Erwan berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat segera diterjemahkan menjadi program nyata, khususnya dalam penguatan rantai pasok komoditas strategis.
“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tetapi bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” tegasnya.
Melalui kerja sama tersebut, NTB dan Jawa Barat diharapkan dapat membangun hubungan perdagangan yang lebih terintegrasi. Pertukaran komoditas, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan data dan teknologi menjadi bagian penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi produsen, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten/kota. (can)
