MATARAM (NTBNOW.CO)–Sebanyak 35 pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan provinsi (Pemprov) NTB resmi dilantik. Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, Selasa (12/5) di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB.
35 pejabat fungsional yang dilantik ditempatkan pada sejumlah instansi strategis, di antaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, BPBD, Satpol PP, Biro Organisasi, Biro Hukum dan HAM, RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RS Mata NTB, hingga RSJ Mutiara Sukma.
Abul Chair mengatakan pejabat fungsional menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik.
Menurutnya, pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Birokrasi saat ini tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama yang kaku dan bertumpu pada sekat-sekat struktural. ASN dituntut mampu bekerja lebih cepat, lincah, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” katanya.
Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui penyederhanaan struktur organisasi, tetapi harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Karena itu, pejabat fungsional diharapkan tidak sekedar menjalankan rutinitas administratif, melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik di bidang tugas masing-masing.
“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” ujarnya.
Masyarakat lanjutnya, menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif. Dalam konteks tersebut, pejabat fungsional menjadi ujung tombak dalam memastikan pelayanan pemerintah berjalan efektif sekaligus mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.
Dia juga meminta seluruh pejabat yang dilantik terus menjaga nilai-nilai ASN berahlak, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Amanah ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (can)
