MATARAM (NTBNOW.CO) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan melalui kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy). Langkah ini dinilai penting agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para nelayan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6).
Menurut Iqbal, NTB memiliki posisi strategis karena berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores. Potensi besar tersebut harus dikelola secara profesional melalui kolaborasi lintas sektor dan didukung data yang akurat.
“Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi maupun pelaku usaha. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik,” ujar Iqbal.
Ia mengakui salah satu tantangan utama yang masih dihadapi sektor perikanan adalah minimnya data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kondisi tersebut membuat sejumlah program belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov NTB mengajak perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk membangun sistem data perikanan yang lebih akurat dan terintegrasi. Menurut Iqbal, kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola perikanan yang efektif dan berkelanjutan.
Selain menekankan pentingnya penguatan data, Gubernur juga menyoroti perlunya membangun ekosistem bisnis perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia menilai selama ini para pelaku usaha masih berjalan sendiri-sendiri sehingga rantai bisnis belum memberikan nilai tambah yang optimal.
“Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama,” katanya.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu juga menegaskan bahwa sektor perikanan harus diposisikan sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Menurutnya, negara perlu memberikan dukungan yang berkelanjutan agar sektor ini mampu berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, mengatakan posisi strategis NTB di dua WPP menjadi modal besar dalam memperkuat daya saing sektor perikanan nasional, terutama untuk komoditas ekspor.
Ia mengapresiasi Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang berhasil mendampingi pengelolaan tuna di WPP 713 hingga memperoleh sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC). Sertifikasi tersebut menjadi pengakuan dunia bahwa praktik perikanan berkelanjutan di NTB telah memenuhi standar internasional.
Selain itu, Muslim memastikan Pemprov NTB terus mempercepat penyelesaian administrasi nelayan, khususnya penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Jumlah nelayan di NTB mencapai lebih dari 60 ribu orang. Karena itu, percepatan penerbitan E-Pas Kecil akan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan,” jelasnya.
Melalui penguatan tata kelola berbasis data, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta perbaikan ekosistem usaha, Pemerintah Provinsi NTB berharap sektor perikanan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Di sisi lain, kesejahteraan nelayan dapat meningkat, daya saing komoditas perikanan semakin kuat di pasar global, dan kelestarian sumber daya laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. (can)
