MATARAM (NTBNOW.CO)–Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkai dengan Halal Bihalal, Bincang Talkshow, dan Bincang Wartawan.
Mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Walikota Mataram H Mohan Roliskana didampingi Sekda NTB, anggota DPRD, jajaran kepala OPD Pemprov NTB, serta mitra strategis dari BUMN dan BUMD.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, HPN 2026 ini berjalan dengan lancar, meski perayaan dengan sederhana,” katanya, Rabu 15/4.
Menurutnya, HPN 2026 ini bukan sekedar agenda seremonial, tetapi memiliki peran strategis dalam pengawal pembangunan derah. ” Pers memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan NTB mendunia,” ucapnya.
Iklil juga mengungkapkan, rasa syukur atas fasilitas sekretariat baru yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB sejak Januari lalu. Meski sederhana, gedung tersebut telah menjadi pusat diskusi dan dialektika para jurnalis dalam mengawal isu-isu daerah.
“Kritik pada pemerintah juga harus dimaknai sebagai obat. Meski pahit namun menyembuhkan,” ucapnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan menekankan besarnya dampak pemberitaan bagi kebijakan publik.
“Pemberitaan media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan sudut pandang penulisan sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi kebijakan kepada publik,” ujarnya.
Gubernur juga menghindari personalisasi jabatan dan meminta media lebih menonjolkan kerja kolektif Pemerintah Provinsi NTB sebagai institusi, bukan sekadar figur Gubernur.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah provinsi secara utuh. Birokrasi itu institusi bukan personal. Saya titip kepada teman-teman media, tunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk rakyat,” tambahnya.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu juga mengajak insan pers untuk selalu mengedepankan prinsip Tabayun (klarifikasi) terhadap setiap kebijakan pemerintah agar mendapatkan informasi yang akurat dari sumber pertama. (can)
