DOMPU  

11 Pasien HIV Dirawat di RSUD Dompu, DPRD Dorong Penanganan Terpadu

DOMPU (NTBNOW.CO)—Sebanyak 11 orang dengan HIV tercatat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, delapan pasien merupakan laki-laki dan tiga lainnya perempuan dewasa.

Data tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya tantangan dalam deteksi HIV di Kabupaten Dompu. Sejumlah pasien baru diketahui memiliki HIV setelah menjalani perawatan akibat penyakit lain, termasuk tuberkulosis (TBC).

Direktur RSUD Dompu, dr. Fitratul Ramadhan, mengatakan sebagian pasien tidak datang ke rumah sakit karena mengetahui atau mencurigai dirinya terinfeksi HIV. Infeksi tersebut justru ditemukan ketika pasien mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut akibat penyakit penyerta.

“Ini kami ketahui setelah dirawat. Biasanya mereka masuk rumah sakit karena menderita penyakit-penyakit TBC, setelah dirawat barulah kami ketahui mereka mengidap HIV,” kata Fitratul, Jumat (7/8/2026).

HIV di Dompu Diduga Masih Banyak Belum Terdeteksi

Fitratul menegaskan, jumlah 11 pasien yang dirawat di RSUD Dompu tidak dapat dijadikan gambaran keseluruhan jumlah orang dengan HIV di Kabupaten Dompu.

Angka tersebut hanya menunjukkan pasien yang terdeteksi dan mendapatkan pelayanan di RSUD Dompu. Masih terdapat kemungkinan orang dengan HIV yang belum mengetahui status kesehatannya atau belum mengakses layanan pemeriksaan.

“Sampai saat ini tidak ada yang dari kalangan pelajar maupun anak di bawah umur. Masih banyak lagi yang belum kita ketahui,” ujarnya.

Menurut Fitratul, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena HIV pada fase awal dapat tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Seseorang bahkan dapat terlihat sehat selama bertahun-tahun meskipun membawa virus.

Karena itu, pemeriksaan HIV menjadi penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko penularan.

HIV dapat menular melalui sejumlah mekanisme, antara lain hubungan seksual tanpa perlindungan dengan orang yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu ke anak dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, status HIV tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, maupun orientasi seksual seseorang.

DPRD Dompu Dorong Penanganan HIV Secara Terpadu

Ketua DPRD Dompu, Muttakun, menyebut temuan tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintah daerah.

Menurutnya, penanganan HIV tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Pencegahan dan penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, kecamatan, desa, fasilitas kesehatan, masyarakat, hingga unsur terkait lainnya.

“Bicara HIV di Dompu dengan jumlah kasus yang ada itu menyentakkan kita semua. Ini menjadi lampu merah dan mengingatkan semua pihak untuk secara terpadu dan terintegrasi bergerak mencegah perilaku yang menyebabkan HIV tertular pada manusia,” kata Muttakun.

Ia menilai upaya penanganan HIV harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak berjalan secara sektoral.

“Harus keroyokan menangani kasus ini,” tegasnya.

Muttakun juga menyatakan siap mendorong dukungan anggaran apabila pemerintah daerah belum mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.

“Kita tunggu dulu ada tidak dari pemerintah kabupaten mau memfasilitasi. Kalau dalam satu minggu ke depan ini tidak ada yang memfasilitasi, saya akan ambil alih memfasilitasinya nanti,” ujarnya.

Rumah Singgah dan Tantangan Penanganan HIV

Dalam pernyataannya, Muttakun menyinggung belum adanya rumah singgah di Dompu yang dapat menjadi bagian dari fasilitas pendukung penanganan persoalan tersebut. “Di Dompu tidak ada rumah singgah, itu akan jadi masalah,” katanya.

Namun, gagasan mengenai penempatan orang dengan HIV maupun kelompok tertentu di tempat khusus perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan harus memiliki dasar hukum serta pendekatan kesehatan masyarakat yang tepat.

Orang dengan HIV bukan kelompok yang harus dikucilkan. Mereka membutuhkan akses pemeriksaan, pengobatan, konseling, pendampingan serta perlindungan terhadap kerahasiaan data medis.

Pengobatan antiretroviral (ARV) dapat menekan jumlah virus HIV dalam tubuh. Dengan pengobatan yang dilakukan secara konsisten hingga viral load tidak terdeteksi, risiko penularan HIV melalui hubungan seksual dapat ditekan secara efektif.

Karena itu, pendekatan kesehatan masyarakat terhadap HIV lebih diarahkan pada deteksi dini, pengobatan berkelanjutan, pencegahan penularan, pendampingan pasien dan pengurangan stigma.

Stigma Bisa Menghambat Pemeriksaan HIV

Persoalan HIV di Dompu bukan hanya menyangkut jumlah pasien yang telah ditemukan. Tantangan yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat tidak takut melakukan pemeriksaan.

Stigma terhadap HIV dapat membuat seseorang menunda pemeriksaan karena khawatir diketahui oleh keluarga, lingkungan sosial maupun masyarakat.

Padahal, semakin banyak orang yang tidak mengetahui status HIV-nya, semakin sulit pemerintah melakukan deteksi dini dan memastikan mereka mendapatkan pengobatan.

Karena itu, edukasi mengenai HIV perlu dilakukan secara tepat. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman bahwa HIV merupakan persoalan kesehatan yang dapat ditangani dengan pengobatan dan layanan medis yang tepat. Penanganan HIV Tidak Cukup Hanya Pencegahan

Muttakun menilai langkah pemerintah selama ini sudah dilakukan, tetapi masih membutuhkan penguatan dan keterlibatan lintas sektor.

“Saya yakin itu sifatnya preemtif saja. Sudah dilakukan teman-teman di Dikes, cuma tidak boleh hanya satu pihak saja. Harus dilakukan secara terpadu,” tuturnya.Menurutnya, penanganan HIV harus mencakup edukasi, pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, konseling, pendampingan serta pemastian keberlanjutan layanan bagi pasien.

Data 11 pasien HIV yang dirawat di RSUD Dompu sepanjang Januari-Juni 2026 dengan demikian perlu dibaca sebagai sinyal untuk memperkuat sistem kesehatan, bukan sebagai dasar untuk memberikan stigma kepada pasien.

Pertanyaan penting bagi pemerintah daerah bukan hanya berapa banyak pasien HIV yang telah ditemukan, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang belum mengetahui status HIV-nya, berapa yang belum mendapatkan pengobatan, dan seberapa siap layanan kesehatan membuat masyarakat merasa aman untuk melakukan pemeriksaan.

Deteksi dini, pengobatan dan penghapusan stigma menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai penularan HIV di Dompu. (can)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *