MATARAM (NTBNOW.CO) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah Serentak di Pasar Pagesangan, Kota Mataram, sebagai bagian dari peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) 2026.
Program yang dilaksanakan pada Senin (27/7/2026) tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan produksi, distribusi, serta ketersediaan pasokan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika sektor pariwisata.
Peluncuran GPIPS Balinusra 2026 mengusung tema “Sinergi Penguatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di Tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata.” Kegiatan ini diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah pusat serta pemerintah daerah di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Di NTB, Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah melibatkan Perum Bulog Kanwil NTB, distributor pangan, serta pelaku usaha. Masyarakat dapat membeli berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras SPHP Bulog, Minyakita, GulaKita, cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan sejumlah bahan pangan strategis lainnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
“Melalui sinergi lintas daerah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan pasokan pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujar Wiranata, Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, dan kelompok tani menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Kemandirian pangan harus terus diperkuat agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan inflasi tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menjelaskan bahwa GPIPS merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Menurutnya, pengendalian inflasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi yang lebih efisien.
“Pengendalian inflasi saat ini tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Distribusi pangan juga harus semakin efisien agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang stabil,” ujarnya.
Rudy menjelaskan, GPIPS Balinusra 2026 dijalankan melalui sejumlah program strategis, antara lain stabilisasi harga pangan, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan pascapanen dan hilirisasi, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, pasar murah serentak, hingga digitalisasi sektor pertanian.
Dalam rangkaian peluncuran tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama penyediaan pangan antarwilayah, termasuk kerja sama penyerapan dan penyediaan pangan di NTB antara Kelompok Tani Beriuk Geger dan Bale Bawang Mataram.
Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di Bali, NTB, dan NTT guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Melalui kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, dan kelompok tani, GPIPS Balinusra 2026 diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, memperlancar distribusi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia. (can)
