Etika konsultasi digital dan perlindungan data klien di ruang maya.
——-
Berdasarkan temuan survei dan jawaban angket, kerahasiaan data muncul sebagai isu etika paling krusial dalam konsultasi hukum online. Responden seperti Responden J (49 tahun) secara tegas menyatakan kekhawatirannya bahwa “Masalah yang dikonsultasikan rawan bocor,” sementara Responden D (22 tahun) menyoroti “resiko keamanan data” sebagai hambatan utama. Persepsi ini sejalan dengan teori Privacy Calculus, di mana individu melakukan pertimbangan rasional antara manfaat yang diperoleh dengan risiko pengungkapan informasi pribadi.
Dalam konteks konsultasi hukum keluarga yang menyangkut masalah sensitif, ketidakpastian mengenai perlindungan data dapat menghambat kesediaan pengguna untuk mengungkapkan informasi yang lengkap dan akurat, yang justru sangat dibutuhkan untuk memberikan nasihat hukum yang tepat. Keterbatasan komunikasi nonverbal dalam konsultasi digital berdampak signifikan terhadap kedalaman pemahaman hukum. Responden F (22 tahun) dengan jelas mengungkapkan kendala ini: “Konsultan tidak bisa baca emosi saya, karena cuma lewat chat.”
Pernyataan ini mengonfirmasi teori Media Richness yang dikembangkan oleh Daft dan Lengel yang menyatakan bahwa media komunikasi memiliki tingkat ‘kekayaan’ (richness) yang berbeda-beda dalam menyampaikan isyarat nonverbal. Media sosial dan chat, sebagai media yang tidak mampu mentransmisikan nuansa emosi, bahasa tubuh, dan intonasi suara yang justru krusial dalam memahami kompleksitas sengketa keluarga. Akibatnya, seperti yang dialami Responden B, “Penjelasan menjadi tidak dapat menjelaskan secara lengkap dan rinci kasus yang dialami,” yang berpotensi menghasilkan nasihat hukum yang tidak kontekstual.
Dari perspektif hukum Islam, konsultasi online menghadapi tantangan khusus dalam menjaga nilai-nilai syariah seperti kerahasiaan (menjaga aib) dan musyawarah. Meskipun mayoritas responden menyatakan konsultasi online mampu menjaga nilai-nilai syariah, terdapat catatan kritis dari Responden G yang menilai “kerahasiaan tidak terjamin.” Teori Maqasid al-Syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menempatkan kerahasiaan (hifzh al-‘ird) sebagai bagian dari perlindungan kehormatan.
Ketika konsultasi dilakukan melalui platform digital yang rentan terhadap kebocoran data, prinsip ini terancam. Selain itu, proses musyawarah yang dalam tradisi Islam mengedepankan komunikasi empatik dan penghormatan, menjadi tereduksi menjadi sekadar transaksi tanya-jawab. (syukur/kimi/bersambung)
——
Penulis adalah alumni Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram. Tulisan ini berdasarkan tesisnya berjudul “Peran Media Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam: Studi Kasus pada Layanan Konsultasi Hukum Online” (2025).
