MATARAM (NTBNOW.CO)– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggeber transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data. Salah satunya melalui finalisasi rancangan Dashboard Eksekutif Provinsi NTB yang ditargetkan menjadi alat strategis bagi pimpinan daerah dalam memantau kinerja hingga menentukan kebijakan.
Pembahasan rancangan akhir Dashboard Eksekutif itu digelar melalui Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif di Mataram, Rabu (19/8).
Dashboard tersebut nantinya tidak sekadar menjadi etalase data. Informasi yang ditampilkan dirancang agar bisa digunakan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB untuk melakukan monitoring, evaluasi, perencanaan, pengendalian, hingga pengambilan keputusan secara lebih cepat dan terukur.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.
Menurutnya, perubahan yang lebih penting adalah mengubah pola kerja pemerintahan agar keputusan tidak lagi bertumpu pada intuisi semata, tetapi pada bukti dan data yang terukur.
“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” kata Ahsanul.
Dia mengungkapkan data kini harus ditempatkan sebagai aset strategis pemerintah. Sebab, kualitas pembangunan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah membaca serta memanfaatkan data.
“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov NTB terus memperkuat platform NTB Satu Data sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Platform tersebut diarahkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dengan penerapan standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi sebagai rujukan kebijakan.
Penataan data sektoral pun terus dilakukan. Dari sebelumnya sekitar 1.961 dataset sektoral, proses validasi dan penyederhanaan membuat jumlahnya menjadi sekitar 921 jenis data yang diproduksi 43 perangkat daerah pada 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih maupun perbedaan substansi data antarsektor.
“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelas mantan Kepala Dinas Sosial itu.
Ahsanul menilai integrasi data menjadi kunci agar kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran. Data dari satu perangkat daerah tidak cukup untuk menggambarkan persoalan secara utuh.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong integrasi NTB Satu Data dengan berbagai platform pemerintah, termasuk sistem yang dikelola pemerintah pusat. Integrasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga mulai dijajaki, antara lain dengan Lombok Barat dan Lombok Timur.
Sementara itu, Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan lokakarya tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya dibahas bentuk dashboard dan kebutuhan data bagi pimpinan daerah.
Rancangan Dashboard Eksekutif kini memasuki tahap akhir sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda NTB.
“Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” ucapnya.
Dia menjelaskan, Dashboard itu nantinya memuat sejumlah informasi strategis. Di antaranya indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), hingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pimpinan daerah diharapkan bisa mengetahui perkembangan kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kondisi anggaran, tindak lanjut pengaduan, serta capaian pelayanan dasar tanpa harus menunggu laporan manual yang panjang.
Data program dan penerima manfaat juga akan ditampilkan berdasarkan sasaran, lokasi, jumlah penerima, bentuk intervensi, serta perkembangan hasil program.
Dengan begitu, pemerintah dapat mendeteksi potensi tumpang tindih program sekaligus memastikan intervensi pembangunan lebih terarah.
Konsep Dashboard Eksekutif NTB juga diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan dapat memantau indikator secara berkala berdasarkan data aktual dan terukur.
“Jika ditemukan program yang mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target, evaluasi dan arahan dapat dilakukan lebih cepat,” ucapnya.
Untuk pola pelaporan pemerintahan pun diharapkan berubah. Dari sebelumnya dominan administratif menjadi pelaporan berbasis data aktual, terukur, dapat ditelusuri, serta diperbarui secara berkala.
Alur pengelolaannya dimulai dari perangkat daerah sebagai produsen data. Selanjutnya data melalui proses integrasi, validasi, verifikasi dan pemutakhiran dalam NTB Satu Data sebelum disajikan melalui Dashboard Eksekutif.
Dari sana, data menjadi bahan analisis untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penentuan intervensi pembangunan, hingga pengukuran dampaknya kepada masyarakat. (can)
