LOMBOK BARAT, NTBNOW.CO- Dalam sebuah aksi yang digelar hari ini, masyarakat memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
Tujuan dari aksi ini adalah untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia, meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya secara bertanggung jawab, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Hambali, salah satu Korlap aksi, menyatakan tujuan dari aksi ini adalah untuk mendukung Pemda Lombok Barat dalam melaksanakan rencana pembangunan ekonomi daerah yang lebih partisipatif.
Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja.
Asmuni (PPLS) juga memberikan komentarnya mengenai peran aksi ini sebagai agen perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Ia menyebut pelaksanaan pembangunan telah membawa perubahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pemimpin di daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang harus dilakukan secara sinergis dan sinkron.
Meskipun terdapat berbagai persoalan dalam pembangunan di Lombok Barat, seperti dalam sektor perumahan, restoran, hotel, industri, pendidikan, dan pembangunan lainnya, perubahan yang optimal harus segera dilakukan.
Dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam pengelolaan dan pengendaliannya, ada prinsip yang harus dipegang kuat. Yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian bukanlah satu-satunya tindakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan dinamika yang ada dalam pelaksanaannya.
Perumahan menjadi salah satu faktor penunjang pengembangan wilayah. Selain peran pentingnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, perumahan juga memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara.
Dalam memajukan kesejahteraan umum, serta dalam membangun persatuan dan kesatuan. Karena pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.
Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan perumahan semakin meningkat, terutama dari generasi milenial. Pembangunan perumahan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama swasta dan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, Lombok Barat menuju sebuah kota yang maju dan hidup. Aksi ini menjadi momentum untuk mempercepat perubahan dan memajukan pembangunan di Lombok Barat di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. (nang)
