BALI (NTBNOW.CO) – Kepala BNPT RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa kelompok teroris dan ekstremis selama ini telah menyalahgunakan internet untuk melakukan propaganda dan berusaha menyedot pendanaan terorisme yang menargetkan generasi muda.
“Selama ini kelompok teroris telah menyalahgunakan internet untuk melakukan propaganda, rekrutmen, perencanaan hingga pendanaan tindak pidana terorisme yang menargetkan anak muda bahkan mendorong pelibatan perempuan untuk melakukan aksi teror,” jelas Boy Rafli yang bertindak sebagai _Co-Chair_ dalam Pertemuan Aqaba Process – Southeast Asia High Level Tech Meeting, Preventing Terrorist and Violent Extremist Exploitation of the Internet di Bali pada 22-23 November 2022.
Menurutnya perlu ada komitmen bersama antara pemerintah, organisasi, entitas internasional, dan perusahan teknologi dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Sangat penting menggunakan pendekatan multidisiplin dengan menguatkan kemitraan tidak hanya antar negara namun juga dengan berbagai organisasi internasional dan perusahaan teknologi untuk mengatasi tantangan eksploitasi internet oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan,” lanjutnya.
Kepala BNPT RI menyampaikan permasalahan tersebut dihadapan 16 negara yang hadir dalam forum tingkat tinggi Aqaba Process Regional Asia Tenggara yang diantaranya; Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Kamboja, Jepang, India, Australia, Selandia Baru, Perancis, AS, Inggris, Belanda.
Selain dihadiri negara – negara sahabat, pertemuan ini juga dihadiri perusahaan teknologi seperti Microsoft, Meta, Tik Tok, YouTube, dan Google.
Dalam kesempatan ini, seluruh negara yang terlibat bersepakat dalam joint communique mengenai pentingnya peran Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) dan Christchurch Call to Action yang diantaranya berisi pertukaran informasi, riset dan best practice pencegahan radikalisasi melalui internet khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Aqaba Process merupakan sebuah inisiatif yang dibuat oleh King Abdullah II dari Kerajaan Yordania pada tahun 2015 untuk mempertemukan perwakilan pejabat pemerintah, praktisi teknologi dan masyarakat sipil untuk meningkatkan koordinasi di tingkat global dan bertukar informasi serta keahlian, dalam upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme online maupun offline menggunakan pendekatan holistik. (bnpt/has)
