JAKARTA (NTBNOW.CO) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Pancasila adalah jawaban atas persoalan bangsa yang sangat majemuk.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat membuka acara Pameran Filateli, Uang Kuno, Keris, Karya Disabilitas dan Bazzar UMKM dalam rangkaian HUT ke-18 DPD RI, di depan Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
“Pada momentum HUT DPD RI ini, perkenankan kami mengajak seluruh rakyat sebangsa dan setanah air untuk meneguhkan kembali kesepakatan luhur yang telah diukir oleh para pendiri bangsa. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.
Menurutnya, Pancasila dalam pandangan DPD RI merupakan konsensus bangsa yang digali dan disepakati oleh para pendiri bangsa yang memiliki nasionalisme tinggi dan pandangan kebangsaan yang visioner. Karena itulah Pancasila merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang sangat majemuk ini.
“Makanya, kita juga mengharapkan bahwa seluruh anggota DPD RI secara konsisten turut mengawal Pancasila melalui nilai-nilai dan spirit dari 5 sila Pancasila. Karena hanya dengan implementasi Pancasila kita dapat memperkuat persatuan kita dalam keberagaman dan kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.
Berkaitan dengan peringatan HUT ke-18 DPD RI, LaNyalla menekankan pentingnya melakukan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan selama ini. Hal itu sebagai dasar dalam menentukan langkah demi kemajuan lembaga DPD RI ke depan.
“Karena DPD lahir untuk mengakomodasi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat pusat,” paparnya.
DPD RI sebagai representasi daerah,lanjut LaNyalla, menyadari bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masih perlu diperjuangkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan daerah.
“Oleh sebab itu untuk memperjuangkan terpenuhinya harapan masyarakat di berbagai daerah diperlukan lembaga perwakilan daerah yang semakin kuat pula. Makanya penguatan peran DPD RI yang diatur dalam undang-undang dasar sangat penting untuk didukung dengan mewujudkan sistem yang lebih efektif,” tukasnya.
Menurut LaNyalla, dirinya meyakini Indonesia akan disebut makmur dan sejahtera apabila daerah-daerah telah maju adil dan sejahtera.
“Untuk mewujudkan hal tersebut maka fokus pembangunan kita harus lebih banyak diarahkan pada kepentingan daerah. Sejalan dengan semangat dan semboyan DPD RI, Dari Daerah untuk Indonesia,” ujarnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang hadir dalam acara itu, turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 DPD RI sebagai salah satu lembaga negara anak kandung reformasi.
“DPD RI telah 18 tahun melaksanakan tugas dan karyanya bagi kemajuan negeri kita dari era reformasi sampai saat ini. Pada 1 Oktober 2004 yang lalu untuk pertama kalinya saya menyaksikan penetapan Ketua DPD RI. Sejak saat itu ditorehkan sejarah peran dan fungsi DPD RI bagi kemajuan negeri kita di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang pasal dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini,” ujar dia.
Menkominfo berharap di usia yang ke-18 DPD RI senantiasa menjadi jembatan dan katalisator perjuangan aspirasi rakyat, secara khusus aspirasi daerah, secara nasional guna memastikan bahwa kebijakan dan program program negara baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden dalam hal ini bersama kabinetnya maupun lembaga-lembaga negara lain.
“Dalam hal ini tentu saja mendukung peran kita semua dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ke seluruh pelosok tanah air,” ujar dia.
Selain Menkominfo Johnny G Plate, hadir juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamuddin, Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Filatelis Indonesia yang juga anggota DPR RI Fadli Zon, Dirjen SPPDI Kominfo Ismail dan Dirut PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi.
Dalam acara itu Ketua DPD RI, Menkominfo dan tamu undangan lainnya juga menandatangani Sampul Peringatan HUT ke-18 DPD RI. Penerbitan sampul peringatan oleh Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia merupakan tanda sejarah perjalanan DPD RI yang sudah berjalan selama 18 tahun. (red)
