MATARAM (NTBNOW.CO)– Pengelolaan NTB Satu Data menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sistem yang dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB itu menjadi bahan benchmarking untuk memperkuat tata kelola data, integrasi sistem, hingga pengembangan pusat analitik pemberantasan korupsi.
Tim Satuan Tugas Manajemen Data dan Teknologi Informasi, Direktorat Manajemen Informasi KPK RI, berkunjung ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Rabu (28/10).
Dalam kunjungan itu, tim KPK mendalami pengelolaan NTB Satu Data. Mulai perencanaan kebutuhan data, pembagian tanggung jawab, standardisasi dan metadata, pemeriksaan kualitas, hingga integrasi sistem serta pemanfaatan dashboard.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. H. Ahsanul Khalik mengatakan, NTB Satu Data bukan sekadar portal informasi. Lebih dari itu, sistem tersebut menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan agar perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan bertumpu pada data yang akurat.
“NTB Satu Data bukan hanya tentang menyediakan data, tetapi bagaimana data itu dikelola, dipahami, dan dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan serta mengevaluasi pembangunan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pengembangan NTB Satu Data merupakan bagian dari komitmen Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam memperkuat pembangunan daerah berbasis data.
Dari sisi capaian, jumlah jenis data dalam Daftar Data Daerah meningkat dari 921 pada 2025 menjadi 1.385 pada 2026. Sebanyak 43 perangkat daerah aktif terlibat dalam penyelenggaraan NTB Satu Data, sedangkan 948 dataset telah melalui proses verifikasi.
Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB juga mengalami peningkatan. Dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025. Perubahan itu sekaligus mengangkat kategori penilaian dari Cukup menjadi Baik.
Pada 2026, Pemprov NTB memproyeksikan indeks tersebut melampaui angka 90 atau mencapai kategori Sangat Baik. Target itu diharapkan tercapai melalui penguatan kualitas, standardisasi, integrasi, dan pemanfaatan data.
Ahsanul menegaskan, tantangan ke depan bukan sekadar memperbanyak jumlah data. Namun, memastikan setiap data berkualitas, mutakhir, memiliki penanggung jawab yang jelas, dan dapat digunakan lintas sektor.
Karena itu, pengembangan Portal NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif terus diarahkan untuk membantu pimpinan memantau program, memahami kondisi daerah, serta mengevaluasi hasil pembangunan berdasarkan informasi yang terintegrasi.
Sementara itu, Wahyu Widodo menyampaikan, keragaman data di lingkungan KPK membutuhkan tata kelola yang terstruktur dan terintegrasi. Standardisasi serta mekanisme pengendalian kualitas juga diperlukan agar data dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga antirasuah tersebut.
Pengalaman NTB diharapkan menjadi masukan bagi penguatan Portal Data KPK dan pengembangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi, termasuk untuk mendukung kebutuhan Command Center.
Pembelajaran yang didalami mencakup pengelolaan data lintas unit, interoperabilitas antarsistem, serta penggunaan dashboard untuk mendukung analisis, pemantauan, dan pengambilan keputusan.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Kepala Bidang P2EPD Bappeda NTB Firmansyah S. Hut., M.Si., menekankan pentingnya keterhubungan data dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja.
Penguatan data hingga tingkat desa, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta pemanfaatan Dashboard Eksekutif dinilai dapat mendukung pemantauan dan evaluasi pembangunan yang lebih terintegrasi.
Dukungan juga datang dari Lead SKALA NTB Lalu Anja Kusuma. Dia menjelaskan, SKALA turut memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui bantuan teknis, fasilitasi, dan penelitian. Fokusnya meliputi pengelolaan data dan informasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta pengelolaan keuangan publik.
Termasuk mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam kolaborasi tersebut, pemerintah tetap menjadi pemilik kebijakan dan pelaksana utama, sementara SKALA berperan mempercepat penguatan kapasitas dan keberlanjutan.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB sebagai Pembina Data Statistik turut mendukung peningkatan kualitas statistik sektoral. Dukungan dilakukan melalui pembinaan, pendampingan penyusunan Daftar Data, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan Walidata.
Melalui benchmarking tersebut, Pemprov NTB berkomitmen melanjutkan penyempurnaan NTB Satu Data. Penguatan regulasi, kelembagaan, kualitas data, integrasi sistem, serta keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian ke depan. (can)
