SUMBAWA BESAR (NTBNOW.CO) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori mengapresiasi peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat menerima rombongan PWI Pusat, PWI Provinsi NTB, serta pengurus PWI kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa di Pendopo 2, Sabtu (24/10/2026) malam. Penyambutan dirangkaikan dengan jamuan makan malam untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan insan pers.
Rombongan yang hadir antara lain Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat H. Joko Tetuko; Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin bersama Sekretaris Fahrul Mustofa; Ketua Dewan Kehormatan PWI H. Abdus Syukur; Kepala Sekretariat PWI NTB Arief Rachman; Ketua PWI Kabupaten Sumbawa Zainuddin Jen; serta Ketua PWI Kota Bima Faharuddin. Kedatangan mereka berkaitan dengan pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI se-Pulau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa, 24–25 Oktober 2026.
Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pers juga berperan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berlandaskan fakta, media dapat membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan.
Pers Jadi Mitra Kritis Pemerintah
Dalam pembangunan daerah, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi. Media juga menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang mengungkap persoalan di tengah masyarakat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
Kritik yang disampaikan secara profesional dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan pers perlu dibangun melalui komunikasi terbuka dengan tetap menghormati independensi jurnalistik.
Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi mengenai program pembangunan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pers yang independen untuk memperoleh informasi sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Hubungan yang sehat antara kedua pihak bukan berarti media harus selalu sejalan dengan pemerintah. Pers tetap memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta, menguji informasi, dan memberitakan persoalan publik secara objektif.
Profesionalisme Wartawan Jadi Tantangan
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap kerja jurnalistik. Arus informasi yang semakin cepat menuntut wartawan bekerja secara adaptif tanpa mengabaikan prinsip akurasi dan verifikasi.
Di tengah maraknya informasi yang belum teruji kebenarannya, profesionalisme wartawan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Setiap berita harus melalui proses pemeriksaan fakta serta memenuhi prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
Organisasi profesi seperti PWI memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat integritas, dan mendorong penerapan kode etik dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi tantangan baru bagi dunia pers. Teknologi tersebut dapat membantu proses produksi berita, tetapi tanggung jawab atas kebenaran dan isi pemberitaan tetap berada pada wartawan dan perusahaan pers.
Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, media memiliki peluang untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Sumbawa kepada khalayak yang lebih luas. Sektor pariwisata, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, dan kekayaan budaya lokal dapat menjadi perhatian pemberitaan yang berdampak bagi masyarakat.
Pemberitaan yang konsisten dan berbasis data dapat membantu mempromosikan potensi daerah, memperluas akses informasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi.
Namun, promosi daerah tetap harus dilakukan secara objektif. Media perlu memberikan ruang bagi keberhasilan pembangunan sekaligus mengangkat persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dengan demikian, pers dapat berkontribusi dalam memperluas informasi mengenai potensi Sumbawa sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan.
Kunjungan rombongan PWI Pusat dan PWI NTB diharapkan Wabup memperkuat hubungan kelembagaan serta komunikasi antara insan pers dan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut penting untuk membangun ekosistem informasi yang sehat. Meski demikian, kemitraan harus tetap berlandaskan profesionalisme dan penghormatan terhadap kebebasan pers.
Apresiasi terhadap media idealnya diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap data publik sesuai ketentuan, serta komunikasi yang konstruktif dengan wartawan.
Pada akhirnya, pers yang profesional dan pemerintah yang transparan merupakan unsur penting dalam mendorong pembangunan daerah yang akuntabel. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi dapat berkontribusi pada tujuan yang sama, yakni memastikan pembangunan berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa. (red)
