LOMBOK TENGAH (NTBNOW.CO)– Masa depan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, masih menunggu keputusan pemerintah. Salah satu persoalan utama yang menjadi pembahasan adalah pembiayaan hosting fee atau biaya penyelenggaraan yang harus dibayarkan kepada Dorna selaku pemegang hak komersial MotoGP.
Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka mengatakan, Indonesia belum mengambil keputusan final untuk melanjutkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada tahun-tahun mendatang. Meski negosiasi dengan Dorna telah dilakukan, pemerintah masih perlu membahas berbagai aspek sebelum menentukan sikap.
Menurut Troy, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara sepihak karena penyelenggaraan MotoGP melibatkan pembiayaan dalam jumlah besar dan sejumlah pemangku kepentingan pemerintah.
“Kami ini BUMN. Tidak bisa serta-merta mengambil keputusan dalam waktu satu hari. Kami harus melibatkan stakeholder, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Danantara, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pembahasan mengenai kelanjutan MotoGP sudah dilakukan bersama pihak Dorna. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan BUMN di kantor Danantara. Namun, hasil pembahasan belum menjadi keputusan final karena masih membutuhkan proses koordinasi dan persetujuan pemerintah.
“Bisa saja ada pernyataan dari Dorna, tetapi dari Indonesia belum mengatakan iya. Para pejabat terkait harus sepakat terlebih dahulu. Setelah ada keputusan, baru kita bisa menyatakan go or no go,” tegasnya.
Troy menambahkan, proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN yang berada di bawah Danantara memiliki mekanisme tersendiri. Karena itu, perpanjangan kontrak penyelenggaraan MotoGP tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.
Terlebih, persoalan hosting fee menyangkut kebutuhan anggaran besar yang harus dipertimbangkan secara matang, termasuk sumber pembiayaan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia tersebut.
“Negosiasinya sudah dilakukan. Namun, hasil pembahasan saat itu belum menjadi keputusan akhir karena pemerintah harus berdiskusi dan melakukan rapat terlebih dahulu. Prosesnya memang cukup panjang,” jelasnya.
Di tengah pembahasan tersebut, Troy menyebut adanya rekomendasi dari Menteri Pariwisata kepada sejumlah pihak terkait agar pemerintah membantu pembiayaan hosting fee MotoGP. Rekomendasi itu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Menurut dia, rekomendasi tersebut diberikan setelah melalui berbagai tahapan, termasuk studi banding dan pemeriksaan terhadap sejumlah mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP.
“Rekomendasinya jelas, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membantu pembiayaan hosting fee. Itu sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan menjadi salah satu rujukan pemerintah,” tuturnya.
Meski demikian, rekomendasi tersebut belum otomatis menjadi keputusan mengenai kelanjutan MotoGP Mandalika. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, mekanisme anggaran, serta pembagian peran masing-masing pihak.
Troy menilai, dukungan pemerintah terhadap MotoGP tidak semata-mata dilihat sebagai pengeluaran untuk penyelenggaraan ajang olahraga. Event internasional tersebut juga berkaitan dengan promosi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, dan aktivitas ekonomi di daerah.
“Tetapi, karena ini menyangkut uang besar, seluruh pihak harus menjalankan perannya sesuai porsi masing-masing,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan penyelenggaraan MotoGP memberikan dampak ekonomi yang nyata. Dengan demikian, besarnya biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh, baik bagi negara maupun masyarakat.
Troy menegaskan, pihak penyelenggara pada prinsipnya siap melanjutkan MotoGP Mandalika. Namun, kepastian mengenai kelanjutan kontrak dan pembiayaan hosting fee masih menunggu keputusan pemerintah.
“Kalau ditanya kesiapan, kita siap. Tetapi, untuk keputusan lanjut atau tidak, kita menunggu keputusan pemerintah,” pungkasnya. (can)
