MATARAM (NTBNOW.CO)–Ancaman bencana tidak hanya menyisakan persoalan kerusakan fisik. Dampak ekonomi yang ditimbulkan juga bisa memutus mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP) mulai merintis skema pembiayaan risiko bencana yang terintegrasi.
Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih sebagai wilayah percontohan atau pilot project. Skema tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan perlindungan finansial kepada pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat ketika bencana terjadi.
Pengembangan konsep itu dibahas dalam pre-findings meeting yang digelar di Hotel Santika Mataram pada beberapa bulan lalu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data dan analisis pembiayaan risiko bencana yang berlangsung pada 10-19 Agustus 2026.
Kajian tersebut melibatkan BNPB, GIZ, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) NTB, Frankfurt School of Finance & Management, serta konsultan MarkPlus. Fokus kajian diarahkan untuk memetakan kesenjangan pembiayaan risiko bencana di NTB melalui pendekatan survei pasar.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Udrekh mengatakan, ketersediaan pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
“Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana,” ujar Udrekh.
Kajian tersebut tidak hanya melihat kondisi pembiayaan yang sudah berjalan. Tim juga memetakan kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan (supply and demand) pada sejumlah sektor vital di NTB.
Di antaranya pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekaligus memiliki kerentanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim.
Selain itu, kajian juga menelusuri berbagai hambatan yang muncul dari sisi hukum, finansial, hingga kelembagaan.
Dari pemetaan tersebut, sejumlah instrumen pembiayaan mulai dikaji. Di antaranya asuransi mikro (microinsurance), dana cadangan (contingency funds), hingga skema pengalihan risiko (risk transfer).
Konsep yang dibangun juga diarahkan untuk mengintegrasikan pembiayaan risiko iklim dan bencana atau Climate and Disaster Risk Financing (CDRFI) dengan Adaptive Social Protection (ASP) atau perlindungan sosial adaptif.
Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi seluruh tahapan bencana. Mulai dari kemampuan beradaptasi, mengantisipasi ancaman, hingga menyerap dampak ketika bencana benar-benar terjadi.
Pengembangan skema tersebut tidak dilakukan hanya di belakang meja. Sejumlah pemangku kepentingan di NTB dilibatkan dalam proses konsultasi publik.
Mulai Bappeda, BPBD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional NTB, pelaku usaha, serta masyarakat desa juga ikut dilibatkan. Khusus masyarakat desa, keterlibatan mereka menjadi bagian penting karena sejumlah lokasi menjadi tempat pengembangan model mata pencaharian berkelanjutan atau sustainable livelihood models (SLM).
Commission Manager/Principal Advisor GIZ ISASP Indonesia Cut Sri Rozanna mengatakan, investasi untuk kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian lintas sektor.
“Seiring meningkatnya frekuensi bencana dan besarnya kerugian ekonomi yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia, perlindungan sosial adaptif tidak boleh sekadar dipandang sebagai program tunggal. Hal ini harus dibangun sebagai sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menurut dia, perlindungan sosial adaptif yang dipadukan dengan pembiayaan risiko bencana yang inovatif, inklusif, terjangkau, dan fleksibel akan memperkuat ketahanan masyarakat.
GIZ, lanjutnya, berkomitmen mendukung visi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
Disiapkan Jadi Model Nasional
Ketua FPRB NTB Dr. Rahmat Sabani menilai aspek finansial tidak boleh dipisahkan dari upaya membangun ketangguhan masyarakat.
Menurut dia, mitigasi bencana harus dibangun sebagai sebuah sistem yang berkelanjutan. Tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur atau kesiapsiagaan fisik.
“Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir,” kata Rahmat.
Seluruh data dan temuan dari survei pasar tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Gap Assessment Report atau Laporan Penilaian Kesenjangan.
Laporan tersebut ditargetkan rampung November 2026. Isinya akan memuat sejumlah pilihan kebijakan sekaligus rancangan atau blueprint pengembangan produk keuangan yang adaptif bagi NTB.
Jika berhasil dikembangkan dan diterapkan, model pembiayaan yang dirintis di NTB tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Dengan begitu, NTB tidak hanya menjadi lokasi kajian. Namun juga menjadi laboratorium kebijakan untuk membangun sistem perlindungan finansial masyarakat menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. Kalau ingin, naskah ini juga bisa saya buatkan. (can)
