JAKARTA (NTBNOW.CO)–Forum Tanah Air (FTA) bersama elemen diaspora Indonesia di 26 negara menyerukan pemerintah dan DPR RI memperkuat kehati-hatian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seruan tersebut disampaikan FTA melalui refleksi kebangsaan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. FTA mengaku prihatin terhadap tekanan fiskal, kebutuhan pembiayaan pembangunan, beban utang negara dan BUMN, serta potensi kewajiban jangka panjang yang pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat.
FTA menyebut kekhawatiran tersebut semakin mengemuka setelah muncul pemberitaan media asing, di antaranya De Volkskrant dari Belanda melalui artikel berjudul “Is Indonesië op weg naar bankroet?” atau “Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?” serta The Australian melalui artikel “How ‘Prabowonomics’ Spell Was Broken”.
Menurut FTA, pemberitaan tersebut perlu dipandang sebagai peringatan terhadap tantangan fiskal Indonesia, bukan semata-mata sebagai kesimpulan bahwa Indonesia akan mengalami kebangkrutan.
“APBN bukan sumber dana yang tidak terbatas. Setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini merupakan kewajiban negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada generasi sekarang dan generasi mendatang,” demikian pernyataan FTA dalam rilisnya, Rabu (19/8/2026).
FTA menegaskan tidak menolak pembangunan nasional maupun program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut menyatakan mendukung program gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, FTA meminta seluruh program pembangunan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara, skala prioritas, manfaat ekonomi, transparansi, akuntabilitas serta prinsip kehati-hatian.
FTA Usulkan 10 Langkah Selamatkan APBN
Untuk memperkuat kondisi fiskal nasional, FTA mengusulkan 10 langkah kepada pemerintah dan DPR RI.
Pertama, menetapkan batas atas belanja program strategis atau spending cap. Batas tersebut dinilai perlu diterapkan terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur baru, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga proyek yang memperoleh penjaminan pemerintah.
Kedua, FTA meminta program MBG tetap berjalan, tetapi dilakukan secara bertahap dan terukur. Prioritas penerima manfaat, menurut FTA, sebaiknya diberikan kepada anak dari keluarga miskin, wilayah dengan tingkat stunting tinggi, daerah rawan pangan, daerah tertinggal dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ketiga, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta berbasis kelayakan ekonomi. Setiap koperasi dinilai harus memiliki studi kelayakan, model bisnis, pasar yang jelas, pengelola kompeten, laporan keuangan, target omzet dan keuntungan serta mekanisme audit.
Keempat, FTA meminta audit independen dan transparan terhadap proyek strategis dan PSN yang menggunakan APBN, memperoleh penyertaan modal negara (PMN), mendapatkan penjaminan pemerintah atau menggunakan pembiayaan BUMN.
Audit tersebut, menurut FTA, harus menghitung keseluruhan biaya proyek, bunga, utang, subsidi, penjaminan, potensi kerugian serta kewajiban kontinjensi pemerintah.
FTA Minta Proyek Tidak Mendesak Ditinjau Ulang
FTA juga meminta pemerintah meninjau kembali proyek yang dinilai tidak mendesak, memiliki manfaat ekonomi rendah atau tingkat pengembalian yang belum jelas.
Proyek semacam itu, menurut FTA, dapat ditunda, diperkecil skalanya, direstrukturisasi atau dihentikan. Sebaliknya, proyek yang terbukti meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan menghasilkan penerimaan negara harus menjadi prioritas.
FTA juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai kewajiban proyek Whoosh dan proyek bermasalah lainnya kepada publik.
Informasi yang dinilai perlu dibuka antara lain total utang, bunga, skema pembayaran, pihak yang menanggung risiko, kontribusi APBN, kewajiban BUMN serta potensi kewajiban negara pada masa mendatang.
Minta Pemerintah Bangun Jaring Pengaman Fiskal
Langkah berikutnya adalah pembentukan fiscal safety net atau jaring pengaman fiskal untuk mencegah terjadinya krisis.
FTA mengusulkan indikator peringatan dini yang dapat menjadi dasar pemerintah melakukan penghematan ketika defisit meningkat tajam, penerimaan negara turun, nilai rupiah mengalami tekanan, beban bunga meningkat, kewajiban kontinjensi bertambah atau pertumbuhan ekonomi melemah.
FTA juga mendorong agar APBN semakin diarahkan kepada sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, pangan, energi, ekspor, hilirisasi, UMKM, teknologi, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.
“Prinsipnya, APBN harus menghasilkan kapasitas ekonomi baru, bukan hanya membiayai konsumsi dan proyek yang tidak menghasilkan arus ekonomi berkelanjutan,” kata FTA.
Dalam hal penerimaan negara, FTA mendorong pemberantasan kebocoran, penguatan reformasi perpajakan, digitalisasi administrasi pajak, penertiban ekonomi ilegal, optimalisasi PNBP serta penindakan terhadap praktik penghindaran pajak.
FTA juga meminta kebijakan peningkatan penerimaan tidak menjadikan masyarakat kecil sebagai pihak yang paling terbebani.
Empat Fase Strategi Fiskal Nasional
Selain 10 tuntutan tersebut, FTA menawarkan strategi fiskal nasional melalui empat fase, yakni Rem, Evaluasi, Pulihkan dan Gas.
Pada fase pertama, pemerintah diminta melakukan pengereman dengan membatasi ekspansi program besar dan proyek yang belum mendesak.
Fase kedua adalah evaluasi untuk mengukur manfaat ekonomi, sosial dan fiskal setiap program. Fase ketiga berupa pemulihan dengan mengutamakan industri, investasi, ekspor, lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara.
Setelah indikator ekonomi dan fiskal membaik, FTA mengusulkan masuk ke fase keempat, yakni “Gas”, dengan kembali memperluas program-program yang terbukti berhasil.
FTA merumuskan prinsip tersebut dalam satu kalimat: ekonomi kuat, program diperbesar; ekonomi melemah, program direm.
FTA meminta Presiden RI dan DPR RI berani mengambil kebijakan yang mungkin tidak selalu populer secara politik, tetapi dinilai benar secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
“Jangan biarkan ambisi pembangunan hari ini berubah menjadi beban utang bagi anak cucu Indonesia,” tegas FTA.
FTA menutup seruannya dengan mengajak seluruh pihak menyelamatkan APBN, mengendalikan program yang dinilai terlalu agresif, mengaudit proyek strategis, mengutamakan ekonomi produktif serta melindungi masyarakat dan generasi mendatang. (rls)
