JAKARTA, NTBNOW.CO–Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih prestasi membanggakan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023. Kemenkumham berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB).
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, langsung kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto. Kemenkumham menempati posisi pertama dalam kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023.
Andap Budhi Revianto menyatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Oleh karena itu, Kemenkumham telah melaksanakan pengelolaan ASN dengan sebaik-baiknya, dimulai dari tahap perhitungan kebutuhan formasi hingga proses rekruitmen pengadaan ASN.
“Tata kelola ASN dimulai sejak tahapan pengadaan. Kemenkumham menyelenggarakan pengadaan ASN secara profesional untuk merekrut SDM yang berkualitas,” ungkap Andap setelah menerima penghargaan.
Andap juga menjelaskan bahwa penetapan kebutuhan ASN di Kemenkumham dilakukan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan. Hal ini bertujuan agar ASN yang direkrut mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Tata kelola pengadaan ASN ini melibatkan sinergi antara Kemenkumham dengan Kementerian/Lembaga lain, seperti Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sinergi ini memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selain pengadaan ASN, Kemenkumham juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola sekolah kedinasan. Dalam proses pengadaan taruna dan taruni, Kemenkumham menyelenggarakan secara terbuka dan informatif.
“Pengadaan ASN, serta pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan Tahun 2023 dijalankan secara informatif guna menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat,” jelas Andap.
Selamat kepada Kementerian Hukum dan HAM RI atas prestasi yang telah diraih dalam bidang tata kelola pengadaan ASN. Semoga penghargaan ini mendorong semangat dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. (red)
