MATARAM (NTBNOW.CO)– Pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB tak boleh berhenti pada urusan pelayanan medis. Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal ingin rumah sakit rujukan utama milik Pemprov NTB itu dibenahi secara menyeluruh. Mulai tata kelola, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, hingga budaya kerja.
Targetnya jelas. RSUD Provinsi NTB harus menjadi tolok ukur atau benchmark bagi rumah sakit daerah lainnya di NTB.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menghadiri survei akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS) di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Rabu (30/9).
Menurut Iqbal, posisi RSUD Provinsi sebagai rumah sakit rujukan utama membuat standar pelayanan yang diterapkan di dalamnya harus terus ditingkatkan.
“Semakin tinggi standar RSUD Provinsi, semakin tinggi pula standar yang dapat kita dorong pada rumah sakit-rumah sakit di kabupaten dan kota,” ujar Iqbal.
Dia menegaskan, survei akreditasi tidak boleh dipandang sebatas proses untuk mendapatkan penilaian atau status akreditasi. Lebih dari itu, survei harus menjadi bagian dari quality assurance untuk memastikan sistem pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.
Iqbal juga mengingatkan bahwa rumah sakit merupakan sebuah sistem besar. Karena itu, kemajuan rumah sakit tidak bisa hanya bergantung pada direktur, dokter, atau tenaga medis tertentu.
Seluruh unsur harus memiliki budaya kerja yang sama. Mulai petugas parkir, satpam, tenaga kebersihan, perawat, hingga dokter spesialis.
“Rumah sakit ini akan maju kalau seluruh sistem, dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, satpam, sampai dokter spesialis, semuanya memiliki budaya kerja yang baik. Ini soal corporate culture,” tegasnya.
Menurut Iqbal, pembenahan RSUD Provinsi NTB juga tidak boleh hanya berfokus pada pelayanan medis. Sistem pengawasan, pengelolaan SDM, peningkatan kapasitas pegawai, kesejahteraan, sarana prasarana, hingga urusan umum harus ikut diperkuat.
Dia mencontohkan kondisi fisik rumah sakit. Atap, pendingin ruangan, kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya merupakan bagian dari kualitas pelayanan kepada pasien.
“Ini satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin memperbaiki pelayanan tanpa sistem pengawasan yang baik. Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit tanpa pengelolaan SDM yang baik, termasuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan,” jelasnya.
Gubernur juga meminta seluruh jajaran rumah sakit terbuka selama proses survei berlangsung. Kekurangan yang ditemukan, kata dia, jangan ditutupi. Justru kondisi yang belum ideal harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berikutnya.
“Kalau sekarang kita kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik,” katanya.
Iqbal bahkan meminta para surveior tidak hanya memberikan catatan berdasarkan penilaian formal. Dia berharap ada masukan objektif terkait berbagai hal yang perlu dibenahi di RSUD Provinsi NTB.
“Saya sangat terbuka dan berharap bisa mendapatkan catatan-catatan pribadi dari masing-masing surveior mengenai apa yang harus kita lakukan di rumah sakit ini,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi perhatian Gubernur adalah pengelolaan data. Menurut dia, data harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan di rumah sakit.
Dengan data yang baik, evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan keputusan pelayanan dapat dibuat berdasarkan bukti (evidence-based decision making).
RSUD Provinsi NTB juga didorong menjadi learning institution. Artinya, rumah sakit harus menjadi institusi yang terus belajar, mengevaluasi diri, meninggalkan pola kerja yang sudah tidak relevan, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Kalau institusi tidak terus belajar, kita akan tertinggal. Tantangannya adalah bagaimana institusi ini bisa menjadi learning institution yang terus belajar dan menyempurnakan dirinya dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), juga disebut menjadi tantangan baru bagi rumah sakit. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan adaptasi SDM menjadi kebutuhan.
Sementara itu, Ketua Surveior LAM-KPRS RSUD Provinsi NTB Prof dr Mansyur Arif menegaskan bahwa survei akreditasi bukan agenda untuk mencari kesalahan rumah sakit.
Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan, mutu, dan keselamatan pasien telah dibangun dan diterapkan secara konsisten.
“Akreditasi bukanlah tentang seberapa baik rumah sakit mempersiapkan diri menghadapi survei, tetapi bagaimana standar tetap dijalankan dengan baik ketika survei telah selesai,” ujar Mansyur.
Dia menjelaskan, survei dilakukan secara objektif, profesional, konstruktif, dan transparan. Penilaian meliputi dokumen, observasi pelayanan di lapangan, hingga wawancara dengan pihak terkait.
Pengalaman pasien (patient experience) juga menjadi salah satu perhatian. Mutu dan keselamatan pasien harus menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari, bukan hanya ditunjukkan ketika rumah sakit menghadapi survei.
Kolaborasi antarprofesi juga menjadi perhatian. Mulai dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lainnya, hingga tenaga penunjang harus bekerja dalam satu sistem.
Sebab, mutu rumah sakit merupakan tanggung jawab seluruh unsur di dalamnya. Survei akreditasi ini diharapkan menjadi momentum bagi RSUD Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat sistem pelayanan. Bukan sekadar mengejar status akreditasi.
Gubernur Iqbal menegaskan, tujuan akhirnya adalah membangun rumah sakit yang mampu memperbaiki dirinya secara berkelanjutan.
“Buat kami, survei ini adalah upaya kita untuk menciptakan momentum. Momentum untuk pembenahan ke depan. Kita perlu sistem yang bisa membenahi dirinya sendiri ke depan,” tandasnya. (can)
