JEMBRANA, BALI (NTBNOW.CO) Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai bagian dari strategi mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memperkuat swasembada energi nasional.
Program tersebut diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam agenda di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Pada tahap awal, pemerintah memulai pembangunan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp).
Peluncuran program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjalankan agenda swasembada energi dan hilirisasi melalui pemanfaatan sumber energi domestik.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa energi surya memiliki posisi strategis dalam upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri.
Menurutnya, potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia harus dikembangkan secara optimal sehingga kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber daya sendiri sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo.
Delapan skenario pengembangan PLTS 100 GWp
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat kedaulatan energi Indonesia.
Pengembangan energi surya akan dilakukan melalui berbagai model, mulai dari PLTS berskala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pembangkit listrik tenaga surya yang mendukung kawasan industri dan kegiatan produktif masyarakat.
Bahlil menjelaskan, pemerintah menyiapkan delapan skenario utama untuk mencapai target PLTS 100 GWp.
Pertama, eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp. Kedua, pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp.
Selanjutnya, PLTS terapung ditargetkan mencapai 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sebesar 0,50 GWp.
Pemerintah juga menyiapkan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp dan PLTS nonatap bagi kawasan industri sebesar 7,49 GWp.
Sementara itu, pengembangan kebutuhan listrik atau demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya ditargetkan mencapai 24,13 GWp.
Bahlil memperkirakan implementasi seluruh skenario tersebut berpotensi menekan emisi karbon hingga sekitar 140 juta ton CO2 setiap tahun. Nilai ekonomi karbon yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
Investasi PLTS capai Rp1.140 triliun
Selain mendukung ketahanan energi, Program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah memperkirakan program tersebut membutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.
Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Program tersebut juga diharapkan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru di daerah yang menjadi lokasi pembangunan proyek.
Bahlil menyebut efisiensi subsidi energi yang berpotensi diperoleh pemerintah dapat mencapai sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
PLN siap kawal pengembangan PLTS nasional
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN mendukung percepatan Program PLTS 100 GWp.
PLN akan berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, industri dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan sistem kelistrikan, jaringan serta infrastruktur pendukung.
Darmawan mengatakan pengembangan PLTS harus terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional sehingga energi yang dihasilkan dapat disalurkan secara andal, aman dan berkelanjutan.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Menurut dia, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri hingga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun ekosistem energi surya nasional.
Bali disiapkan menjadi salah satu pusat energi surya
Sebagai lokasi peluncuran Program PLTS 100 GWp, Bali mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan energi bersih.
PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pembangunan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp.
Pengembangan tersebut akan dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) dengan kapasitas mencapai 3.300 MWh.
Khusus Klaster Gilimanuk, kapasitas PLTS yang direncanakan mencapai 300 MWp.
Pengembangan energi surya di Bali dinilai strategis karena wilayah tersebut merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia sekaligus daerah yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi.
Darmawan mengatakan pembangunan ekosistem energi bersih di Bali diharapkan dapat menjadi contoh integrasi energi terbarukan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.
PLTS 100 GWp diharapkan dorong ekonomi daerah
Darmawan menilai transformasi energi tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan sumber pembangkit listrik dari energi fosil menuju energi bersih.
Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal merupakan fondasi penting untuk mempercepat pembangunan, mendorong kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, PLN menyatakan siap menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam membangun kemandirian dan swasembada energi melalui pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari dalam negeri.
Program PLTS 100 GWp diharapkan tidak hanya meningkatkan porsi energi bersih dalam bauran listrik nasional, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di berbagai daerah. (*)
