MATARAM (NTBNOW.CO)–Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program Organisasi Perangkat Derah (OPD) serta dukungan berbagai pihak lainnya, total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp 500 miliar.
“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp 500 miliar yang berputar di desa,” kata Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Mataram, Senin (25/5).
Menurutnya desa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur.
Mantan Dubes Turki untuk Indonesia itu, selama ini banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta yang masuk ke desa, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.
Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, dan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, sekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Dia menjelaskan, pembangunan desa yang terarah diyakini akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Selain itu kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur pria yang akrab disapa Mik Iqbal itu.
Ia juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” pungkasnya. (can)
