Ketahanan Pangan NTB Masuk Kategori Aman

PANEN PADI : Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan jajaran panden padi serentak beberapa waktu lalu. 

MATARAM (NTBNOW.CO)–Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2025 berada pada posisi aman. Produksi padi meningkat, sektor peternakan dan perikanan surplus, stok beras terjaga.

Memasuki awal tahun 2026, tantangan tidak hanya memastikan konsistensi pencapaian, namun harus pula melihat peluang meningkatkan ketahanan sektor pangan yang menggerakkan  ekonomi daerah dengan stok tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

Dari data Dinas ketahanan pertanian dan ketahanan pangan NTB pada tahun 2025 menunjukkan, produksi padi mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), naik dari 1,45 juta ton pada 2024. Luas panen meningkat signifikan menjadi 322.927 hektare.

Wilayah dengan produksi tertinggi yakni  Lombok Tengah mencapai 421.941 ton GKG, lalu Sumbawa dengan 398.864 ton GKG, disusul Lombok Timur yang mencapai 243.474 ton GKG dan selajutnya Bima dengan 208.018 ton GKG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan pemerintah pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” katanya.

Untuk indikator Kerja pertanian dalam Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 131 pada awal 2026 menjadi tolok ukur kesejahteraan petani yang membaik pada 2025. Bulog NTB juga memastikan stok aman dengan serapan gabah melampaui target.

Pada sektor peternakan, NTB konsisten surplus daging dan mengirim 16 ribu ekor sapi kurban ke luar daerah.

*Tantangan Ketahanan Pangan NTB 2026

Tantangan utama ketahanan pangan di NTB pada 2026 berpusat tingginya konsumsi beras per kapita yakni kurang lebih 103 kilogram per tahun. Tingginya konsumsi Beras  menuntut percepat diversifikasi untuk  mengurangi ketergantungan pada Beras.

Diisusul olah alih fungsi lahan pertanian dan dampak perubahan iklim. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan perluasan lahan 14 ribu hektare pada tahun 2026. Selain itu, food waste dan food loss menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di NTB.

Selain itu, food waste dan food loss juga termasuk hal serius bagi ketahanan pangan di NTB, dengan sekitar 40 persen dari total timbunan sampah yang merupakan sisa makanan dengan mengampanyekan gerakan Stop Boros Pangan dan Selamatkan Pangan untuk mengurangi limbah, menekan emisi gas rumah kaca, serta mengatasi kerawanan pangan dan gizi.

Lalu untuk stabilitas harga pangan Pemprov NTB melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di 26 titik pada 2025 laku untuk meredam inflasi, terutama menjelang bulan Ramadhan, mengingat lonjakan permintaan.

Gerakan Selamatkan Pangan

Pemprov NTB berkolaborasi dengan sektor pariwisata mengurangi limbah makanan dalam pengurangan food waste dan food loss untuk selamatkan pangan untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi yang mencapai Rp 200-250 triliun per tahun secara nasional.

Pemanfaatan sisa pangan menjadi kompos atau magot bertujuan memastikan akses dan ketersediaan pangan bergizi yang lebih baik di NTB, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari sampah organik hingga 50 persen

Sektor Perikanan dan Peternakan

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar utama perekonomian dan ketahanan pangan dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang produktif, berkontribusi signifikan terhadap penyediaan protein hewani dan pendapatan daerah.

Data Perikanan NTB (2024-2025) mengungkap produksi perikanan di NTB menunjukkan hasil positif dengan realisasi mencapai lebih dari 101,6 persen pada awal 2025. Sedangkan produksi perikanan tangkap di NTB mencapai 185.518 ton per tahun serta perikanan budidaya sebagai pusat budidaya Udang terintegrasi (SIM Estate) di Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, dengan luas area 1000 hektare untuk meningkatkan produktivitas.

Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB terus meningkat, diperkirakan naik menjadi Rp8,04 triliun pada 2025 dari Rp7,8 triliun pada 2024 dengan komoditas utama selain Udang dan Rumput Laut, sektor ini didukung oleh perikanan tangkap laut yang kuat.

Sektor ini berperan vital dalam mendukung ketahanan pangan melalui beberapa aspek seperti penyedia protein hewani dari ikan segar dengan konsumsi per kapita mencapai 6,85 gram protein per hari. Sektor perikanan memastikan ketersediaan ikan yang konsisten bagi masyarakat.

Produksi yang tinggi berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi. Sektor perikanan mendukung ketersediaan ikan dengan mutu baik dan harga terjangkau yang memengaruhi stabilitas ekonomi Rumah Tangga yang menyerap tenaga kerja tinggi dan menjadi sumber pendapatan nelayan dan pembudidaya.

Pemprov NTB memfokuskan perikanan pada nilai tambah dan hilirisasi, untuk memastikan produk perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dengan hilirisasi pengembangan pusat budidaya Udang (SIM Estate) di Sumbawa.

Sedangkan potensi lahan perikanan budidaya masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut melalui revitalisasi pelabuhan perikanan, seperti Pelabuhan Soro Adu di Dompu, untuk memperkuat rantai nilai dan distribusi. (can)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *