JAKARTA (NTBNOW.CO) – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bagian penting dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang digelar di Orchardz Hotel Industri, Jakarta. Kegiatan ini melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat adalah mandat kemanusiaan yang memerlukan kerja bersama. Pemerintah pusat telah menyiapkan kerangka kebijakan dan dukungan lintas kementerian, namun keberlanjutan program hanya bisa terwujud bila pemerintah daerah hadir sebagai pelaksana utama — mulai dari penyediaan lahan hingga memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga termiskin,” ujar Chaerul dalam rilis resmi, Minggu (26/10/2025).
Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tetapi juga membangun kesempatan hidup baru bagi generasi yang selama ini tertinggal dari layanan dasar negara.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Tim Pengarah, Tim Pembina, Tim Penanggung Jawab, dan Tim Pengawas lintas kementerian sebagai dasar pembentukan Satuan Tugas Terintegrasi untuk memastikan tata kelola program berjalan efektif dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, Kemendagri memegang peran strategis melalui koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah, fasilitasi penyusunan anggaran, pemberian dukungan perizinan, serta penguatan kemitraan pusat–daerah agar layanan pendidikan di lokasi rintisan dapat berkelanjutan.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik dan melayani 9.705 siswa dengan dukungan 1.469 guru dan 2.730 tenaga pendidik.
Sementara itu, progres penyiapan lahan Sekolah Rakyat Permanen Tahap II per 28 Agustus 2025 telah mencapai 104 lokasi dari total 108 lokasi yang diidentifikasi dalam desk awal. Empat lokasi dikeluarkan karena tidak memenuhi standar teknis, legalitas tata ruang, atau pertimbangan lingkungan.
Penyesuaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pembangunan dan memastikan setiap lokasi memenuhi ketentuan nasional serta kebijakan strategis daerah.
Melalui penguatan kelembagaan, sinkronisasi lintas sektor, dan dukungan aktif dari pemerintah daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen nyata untuk memutus rantai kemiskinan, sekaligus membuka masa depan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. (rls)
