BATU LAYAR (NTBNOW.CO)–Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tentang perizinan beberapa waktu lalu. Dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha atau yang lebih dikenal dengan panggilan UNA (Ummi Nurul Adha) Pemda turun langsung ke kecamatan Batulayar untuk mengidentifikasi villa atau bangunan penginapa yang telah berizin dan belum berizin.
Kegiatan yang dilaksanakan Selasa, 6 Mei 2025 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar UNA (Ummi Nurul Adha), Sekretaris Daerah Lobar H.Ilham, Asisten II Setda Lobar H. Lalu Najamudin, Kadis PU H.Lalu Winengan, Kadis DPMPTSP Hery Ramadhan, Kanan Bappenda H.Adnan, Kasat Pol PP Baiq Yeni Satriani Ekawati, Plt Kadis Perkim, Camat Batulayar, dan jajaran kades.
Dalam arahannya Wabup UNA (Ummi Nurul Adha) mengatakan kegiatan pendataan dan penertiban villa ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tentang izin villa beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan hal ini dilakukan untuk menertibkan perizinan di Lobar agar semuanya sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Selain itu pendataan dan penertiban ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat untuk modal dalam membangun daerah. “Ini ikhtiar kita dalam meningkatkan PAD agar kita memiliki fiskal dan modal dalam membangun daerah sehingga masyarakat menjadi sejahtera”ujarnya.
Dalam kesempatan ini Wabup juga mengatakan kegiatan pendataan dan penertiban izin villa dan penginapan ini dilakukan agar semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal ini juga untuk memberikan kepastian kepada para investor sehingga dapat berinvestasi dan berusaha dengan baik dan lancar. Menurut Wabup UNA, hal tersebut akan sangat mendukung iklim investasi di Lobar sehingga investor merasa nyaman dan memiliki kepastian.
“Hal ini juga untuk memberikan kepastian sehingga iklim investasi dapat terjaga. Kami minta semua pihak dapat mendukung pendataan dan penertiban ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Batulayar Subayien mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mendata villa atau penginapan yang berizin dan belum berizin. Hal ini sebagai bahan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang berasal dari berbagai pihak termasuk dari kepala desa.
Pihaknya bersama jajaran mendukung penuh upaya dan langkah ini karena dapat meningkatkan PAD. “Kami sangat mendukung upaya ini dengan berbagai langkah identifikasi yang kami lakukan. Hal ini agar kita memiliki data yang jelas dan PAD menjadi meningkat,”ujarnya.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sejumlah masukan dan saran disampaikan dalam upaya pendataan dan penertiban ini. (Diskominfotik/TIM IKP)
