MATARAM (NTBNOW.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengatasi daerah blank spot atau wilayah tanpa akses layanan internet. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. Najamuddin, menyebutkan tiga sektor utama yang menjadi prioritas dalam penuntasan blank spot, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
“Tiga sektor ini menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi blank spot di NTB,” ujarnya, Kamis (20/2).
Menurutnya, masih banyak wilayah di NTB yang mengalami blank spot, terutama di sektor pendidikan. Sekolah-sekolah filial serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu atap yang berada di daerah pegunungan sering kali menghadapi kendala akses internet.
Di sektor kesehatan, pemerintah tengah memaksimalkan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Oleh karena itu, fasilitas kesehatan tersebut harus dipastikan memiliki akses internet yang memadai.
Sementara di sektor pariwisata, beberapa destinasi wisata masih menghadapi kendala sinyal, seperti Desa Wisata Tetebatu di Lombok Timur. Hingga kini, daerah tersebut masih mengalami jaringan internet yang lemah dan membutuhkan penguatan infrastruktur.
Tantangan Penuntasan Blank Spot di NTB
Najamuddin menjelaskan bahwa daerah terpencil, seperti hutan dan wilayah pegunungan, sering kali kesulitan mendapatkan sinyal komunikasi. Beberapa daerah bahkan tidak memiliki akses jaringan sama sekali karena keterbatasan infrastruktur, seperti Base Transceiver Station (BTS) atau kabel optik.
“Kondisi geografis yang sulit menjadi tantangan utama dalam memastikan akses sinyal di beberapa daerah,” katanya.
Beberapa daerah di NTB yang masih mengalami blank spot di antaranya Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Utara, dan Lombok Timur.
“Blank spot banyak terjadi di daerah pegunungan dan kawasan terpencil. Sementara di Sumbawa, faktor topografi menjadi kendala utama. Kalau sinyalnya hanya lemah, itu masih bisa diperkuat,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Najamuddin meminta Dinas Kominfotik di setiap kabupaten/kota untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengajukan bantuan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna percepatan penanganan blank spot.
“Kami meminta Kominfotik kabupaten/kota segera berkoordinasi dan melaporkan kondisi di lapangan agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (can)
Keterangan Foto:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. Najamuddin. (ist)
