MATARAM (NTBNOW.CO)— Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Tim IX Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka Monitoring Capaian Kinerja di Aula Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-NTB ini bertujuan untuk menilai progres pelaksanaan program strategis, mengevaluasi capaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan layanan pertanahan di wilayah NTB.
Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim IX serta memberikan gambaran umum mengenai capaian program Kanwil BPN NTB sepanjang tahun 2025. Ia menekankan pentingnya sinergi dan inovasi dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), peningkatan penerbitan sertifikat tanah, penguatan layanan digital pertanahan, serta pembenahan tata kelola internal agar lebih efisien dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim IX, Deni Santo, memberikan penekanan terhadap prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penerbitan sertifikat.
“Sertipikat memiliki fungsi right, restriction, responsibility, agar diperhatikan setiap proses penerbitannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan PTSL harus berjalan seimbang dengan kualitas verifikasi data agar kepastian hukum masyarakat tetap terjamin.
Sesi pemaparan kemudian menampilkan data capaian kinerja dari seluruh Kantor Pertanahan di NTB, meliputi progres program, hambatan lapangan, serta langkah-langkah korektif yang sedang dilaksanakan. Fokus evaluasi mencakup penyelesaian target PTSL, kecepatan penerbitan sertifikat, pengendalian tata ruang, penanganan pengaduan publik, dan proses digitalisasi layanan. Upaya digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas waktu layanan serta meminimalkan potensi permasalahan administratif.
Diskusi teknis dipimpin langsung oleh Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Ekonomi dan Birokrasi, Deni Santo, yang membuka ruang dialog antara Tim IX, Kanwil BPN NTB, dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Dalam forum tersebut, para kepala kantor menyampaikan capaian dan tantangan, seperti kendala geografis, keterbatasan SDM, dan kebutuhan peningkatan integrasi data. Tim IX kemudian memberikan sejumlah rekomendasi operasional, antara lain:
Penajaman Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan keseragaman kerja.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial.
Percepatan integrasi data pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan.
Penguatan komunikasi dengan seluruh stakeholder di tingkat daerah.
Pada akhir pertemuan, Tim IX menyampaikan beberapa rekomendasi prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya, penyusunan perencanaan penyelesaian target kegiatan di tiap satuan kerja, percepatan penanganan residu PTSL dan PDDM, serta peningkatan pemahaman tata ruang bagi seluruh pegawai ATR/BPN untuk memastikan konsistensi kebijakan di lapangan. Selain itu, seluruh proses hukum dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama antara Tim IX, Kanwil BPN NTB, dan seluruh Kantor Pertanahan se-NTB untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, dan berintegritas, demi memberikan kepastian hukum dan manfaat maksimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. (*)
