MATARAM (NTBNOW.CO)— Upaya pencegahan korupsi terus digelorakan di Kota Mataram. Pada Rabu, 10 Desember 2025, Pemerintah Kota Mataram menggelar kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang bertempat di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram. Agenda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kota Mataram sendiri telah menyandang predikat sebagai Kota Berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah pencapaian yang menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Mataram. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam setiap aspek pelayanan publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Halid Aslamudin Putra Utama, yang memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya agenda ini.
“Pencegahan korupsi terintegrasi adalah langkah strategis untuk memitigasi setiap potensi tindakan yang dapat berimplikasi pada praktik KKN. Kantor Pertanahan Kota Mataram berkomitmen penuh mendukung upaya ini demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pelayanan pertanahan berjalan dengan transparan serta berintegritas,” ujarnya.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, yang memberikan arahan teknis serta strategi penguatan sistem pengawasan. Materi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih dan tangguh terhadap potensi korupsi.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kota Mataram semakin meneguhkan posisinya sebagai daerah yang berkomitmen tinggi terhadap integritas. Langkah ini sekaligus menjadikan Kota Mataram sebagai teladan bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (*)
