MATARAM (NTBNOW.CO) – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan serta perbaikan tata kelola di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4).
Menurutnya, secara umum indikator pembangunan NTB menunjukkan tren positif dan mencerminkan keberlanjutan pembangunan yang terjaga dengan baik. Data dari Badan Pusat Statistik juga menguatkan capaian tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi, terobosan, serta berbagai capaian di Provinsi NTB hingga 2025. Secara umum indikator pembangunan menunjukkan tren positif, yang berarti keberlanjutan pembangunan tetap terjaga,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan daerah dinilai tetap stabil meskipun mengalami fluktuasi. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi NTB dan dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan, dengan tingkat pengangguran terbuka di NTB yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan target pembangunan nasional tahun 2027, dengan pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 6,3–7,5 persen dan tingkat pengangguran ditekan di bawah 5 persen.
Restuardy optimistis NTB mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap target tersebut. Saat ini, tingkat pengangguran di NTB berada di kisaran 3 persen. Namun, tantangan ke depan adalah mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang ditargetkan mencapai di atas 40 persen.
Selain aspek ekonomi dan sosial, tata kelola pemerintahan NTB juga mendapat penilaian positif, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi, NTB mencatat skor 79 poin yang menunjukkan kinerja yang terus membaik.
“Peningkatan ini merupakan hasil kontribusi seluruh OPD, penguatan manajemen ASN, peningkatan pelayanan publik, serta tata kelola anggaran yang semakin baik,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta optimalisasi operasi pasar.
Restuardy juga menitipkan pesan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar terus memperkuat koordinasi, termasuk membuka peluang kerja sama antar daerah jika diperlukan.
Ia menegaskan, Musrenbang 2026 menjadi momentum strategis, mengingat tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029.
“Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan perencanaan yang lebih tajam, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata dalam percepatan pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya. (can)
Keterangan Foto:
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud. (ist)
