MATARAM (NTBNOW.CO) – Ribuan massa yang merupakan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah tetap melanjutkan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Koordinator aksi, Syawaludin Aweng, mengatakan program MBG dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan baru serta menggerakkan perekonomian daerah.
“Kami mendukung MBG dan meminta pemerintah terus melanjutkan program ini,” ujarnya, Senin (22/6).
Ia menambahkan, keberadaan program tersebut dinilai dapat mengurangi potensi masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri karena tersedianya peluang kerja di dalam negeri.
“Kalau tidak ada MBG, bisa jadi banyak masyarakat kita harus bekerja di luar negeri,” katanya.
Selain dukungan terhadap keberlanjutan program, massa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola SPPG agar berjalan transparan, bersih dari praktik korupsi, dan berkeadilan dalam kemitraan.
Menurut massa, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar gizi.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menemui massa aksi menegaskan bahwa program MBG tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Ia menekankan bahwa setiap anggaran dalam program tersebut harus benar-benar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.
“Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan di luar ketentuan. Kalau masih ada, hentikan mulai sekarang,” tegasnya.
Iqbal juga meminta seluruh pengelola SPPG untuk menghentikan praktik pengambilan margin di luar ketentuan dan meluruskan niat dalam pelaksanaan program.
Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saya akan menjadi orang pertama yang meminta Satgas dan BGN menindak serta menutup SPPG yang melanggar,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB, kata Iqbal, akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Program ini untuk anak-anak. Hak mereka mendapatkan gizi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi,” pungkasnya. (can)
