MATARAM (NTBNOW.CO) – Ribuan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB pada Senin (10/3).
Massa yang tergabung dalam Forum CPPPK NTB ini menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait penundaan pengangkatan PPPK tahun 2024.
CPPPK NTB: SE Kemenpan RB Dinilai Tidak Adil
Koordinator aksi, Andri Supan, menegaskan bahwa SE tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimana mungkin kami, yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan publik, harus menunggu hingga satu tahun untuk menerima SK PPPK? Ini sangat tidak berperikemanusiaan,” tegasnya.
Menurutnya, penundaan ini telah merugikan hak-hak para CPPPK yang telah memenuhi syarat dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.
“Kami merasa dikhianati dan diperlakukan tidak adil, meskipun telah melalui seleksi yang transparan dan sesuai regulasi,” tambahnya.
Desakan Agar SK PPPK Segera Diterbitkan
Aksi damai ini bertujuan mendesak pemerintah segera mencabut SE Kemenpan RB dan menerbitkan SK PPPK pada tahun 2025, sesuai dengan kebutuhan tenaga profesional yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.
“Hak kami untuk diangkat sebagai PPPK dilindungi oleh Undang-Undang. Penundaan ini tidak hanya merugikan kami, tetapi juga masyarakat yang kami layani. Kami menuntut keadilan dan percepatan penerbitan SK PPPK tahun 2025,” ujar Andri.
Para peserta aksi berharap pemerintah segera merespons aspirasi mereka dan memberikan solusi yang adil.
“Kami berharap ada solusi yang mempercepat proses pengangkatan PPPK demi kemajuan bersama,” tutupnya.
DPRD NTB Siap Kawal Aspirasi CPPPK
Menanggapi aksi ini, Anggota DPRD NTB, Made Selamat, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan penundaan tersebut dan berjanji akan mengawal aspirasi CPPPK NTB.
“Kami siap berjuang agar pemerintah pusat membuka mata, telinga, dan hatinya untuk merevisi aturan ini,” katanya.
DPRD NTB juga berencana bertandang ke Kemenpan RB untuk menyampaikan aspirasi para CPPPK, serta meneruskannya ke DPP partai dan Komisi II DPR RI.
“Saya akan meminta pimpinan DPRD NTB segera bertemu dengan Kemenpan RB di Jakarta. Jika memungkinkan, perwakilan CPPPK bisa ikut bersama kami,” pungkas Made.
Aksi ini berlangsung damai dan menjadi bentuk protes atas ketidakpastian pengangkatan PPPK di NTB. Para peserta berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan keadilan bagi para calon PPPK. (can)
Keterangan Foto:
Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB pada Senin (10/3). (susan/ntbnow.co)
