JAKARTA (NTBNOW.CO)– Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Auckland, Selandia Baru, untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, dalam format Joint Ministerial Commission (JMC). Pertemuan ini telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu namun tertunda akibat pandemi.
Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di Pasifik, baik dalam konteks bilateral maupun regional. Tahun ini, hubungan RI-Selandia Baru mencapai usia 66 tahun, dengan Kemitraan Komprehensif yang telah berjalan setengah dekade. Kunjungan ini juga membahas berbagai isu, termasuk Myanmar dan Palestina, serta pentingnya kerja sama untuk Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera.
Isu Penting dalam Pertemuan JMC
1. People-to-People Contact: Finalisasi Amendment Protocol of the Education Arrangement dan pembahasan Working Holiday Visa.
2. Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi: Peningkatan volume perdagangan, penandatanganan pengaturan karantina untuk produk pertanian, dan peningkatan tenaga kerja musiman melalui skema Regional Seasonal Employment (RSE).
3. Kerja Sama Pembangunan: Penandatanganan Statement of Partnership untuk tahun 2024-2026 antara Kemlu New Zealand dan BAPPENAS.
4. Kerja Sama Keamana: Penanganan kejahatan lintas batas, kontra-terorisme, keamanan siber dan maritim, serta dialog pertahanan bilateral.
5. Pemajuan HAM: Kerja sama melalui mekanisme Dewan HAM dan dukungan Selandia Baru bagi pencalonan Indonesia di Dewan HAM.
6. Kerja Sama Lingkungan: Proyek energi geothermal, target emisi nol karbon sebelum 2060, dan MoU kerja sama energi terbarukan.
Isu Kawasan dan Global
Pertemuan juga membahas komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik, termasuk kolaborasi dengan MSG dan PIF, serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Selain itu, Menlu RI menekankan pentingnya dukungan internasional untuk penyelesaian konflik di Myanmar dan apresiasi atas dukungan Selandia Baru dalam keanggotaan Indonesia di OECD.
Dokumen Plan of Action
Di akhir pertemuan, dokumen Plan of Action of the Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership for the Period 2025-2029 ditandatangani, mencakup berbagai isu prioritas dan kerja sama konkret. (red)
