MATARAM (NTBNOW.CO)– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Mataram menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTB. Mereka menuntut presiden mencopot Kapolri serta meminta membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan.
Pantauan ntbnow.co, massa aksi itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Sebanyak empat kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda NTB disiagakan serta Polda NTB mengerahkan dua mobil water Cannon di Kantor Gubernur NTB.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang Sakti dalam orasinya menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat. HMI mendesak Ketua Umum Partai Politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.
Kemudian mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri yang gagal menjamin keamanan, keadilan, serta melindungi kebebasan berpendapat rakyat. Selanjutnya, menuntut aparat negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam penanganan massa aksi, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan tanpa syarat. Serta menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan darurat militer, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat.
“Seluruh rakyat Indonesia untuk tetap solid, bersatu, dan saling menjaga dalam barisan perjuangan,” katanya, Senin, 1/9.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal saat menemui massa mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan HMI Cabang Mataram saat ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa.
“Mereka demo karena cinta Indonesia dan NTB. Makanya saya datang bersama Danlanud, Kapolres Mataram, dan tokoh agama hadir di sini,” katanya.
Dia juga mengaku, senang menerima kedatangan HMI Cabang Mataram yang menyampaikan aspirasi ke Kantor Gubernur NTB dan yakin aksi demonstrasi yang dilakukan HMI tidak akan terjadi perusakan fasilitas publik.
“Saya yakin tidak akan ada anarkis, karena semua ini adalah fasilitas negara yang harus kita jaga,” tuturnya.
Selain itu, ptia yang akrab disapa Miq Iqbal itu berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat tanpa di lebih-lebihkan dan dikurangi.
“Tugas saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mendengarkan aspirasi dan menyampaikannya,” imbuhnya. (can)
