MATARAM (NTBNOW.CO) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbukti memberi dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program nasional tersebut telah menyerap 31.509 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan, hingga saat ini Program MBG telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat di seluruh wilayah NTB. Program ini didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier) lokal.
“Untuk menyerap tenaga kerja sebesar ini biasanya dibutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun di NTB bisa tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan,” ujar Gubernur saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Menurutnya, capaian tersebut belum termasuk tenaga kerja tidak langsung, seperti petani dan pelaku usaha pangan lokal yang kini memiliki kepastian pasar dan harga jual yang lebih baik.
“Petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksi, sekarang bisa menjual dengan harga yang lebih layak,” katanya.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menambahkan, Program MBG yang sempat diragukan di awal pelaksanaan kini justru menjadi model pemberdayaan ekonomi daerah yang efektif. Tantangan ke depan, kata dia, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangan terbesar ada di wilayah 3T, mengingat NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni. Karena itu kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar inflasi dapat dikendalikan,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi.
“Kita satu struktur dengan kabupaten/kota. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kumpulkan masukan, kendala, dan rekomendasi solusi,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menekankan bahwa keberhasilan Program MBG sangat ditentukan oleh pemenuhan standar, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang akuntabel.
Ia mengungkapkan, setiap dapur MBG idealnya membutuhkan investasi sekitar Rp1,2 miliar. Saat ini, hampir 70 persen dapur MBG di NTB telah diberikan Surat Peringatan (SP1) karena belum sepenuhnya memenuhi standar operasional.
“Oleh karena itu, kami meminta Dinas Kesehatan lebih selektif dan cermat dalam menerbitkan SLHS,” ujarnya.
Dadang menjelaskan, setiap dapur MBG mempekerjakan 47 tenaga kerja relawan, dengan upah harian Rp100 ribu untuk dua jam kerja, atau setara sekitar Rp2,4 juta per bulan sesuai UMR NTB. Program MBG sendiri menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik SMA sebagai upaya komprehensif pencegahan stunting.
Terkait pembiayaan, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp15.000 per orang per hari, mencakup bahan baku, operasional, serta insentif mitra dan yayasan. Untuk menjamin mutu dan pengawasan, Pemda bersama Satgas menyiapkan portal menu harian MBG yang dapat dipantau secara daring.
Data terbaru mencatat, sebanyak 531 SPPG telah beroperasi dengan total 1,9 juta penerima manfaat. BGN juga menekankan pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data Dapodik agar seluruh sasaran program dapat terlayani secara optimal.
Selain berdampak pada perbaikan gizi, Program MBG dinilai memiliki multiplier effect ekonomi yang kuat melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan permintaan bahan pangan daerah.
“Intinya, MBG harus berjalan dengan baik dan benar agar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dapat terpenuhi,” pungkas Dadang. (can)