JAKARTA (NTBNOW.CO)–Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk menjamin kelangsungan roda organisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul proses hukum yang dihadapi oleh Ketua DPD Provinsi NTB, Indra Jaya Usman (IJU).
DPP Partai Demokrat secara resmi menunjuk Si Made Rai Edi Astawa, sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB menggantikan IJU.
“Keputusan ini adalah wujud komitmen Partai Demokrat untuk menjunjung tinggi integritas sekaligus memastikan organisasi terus bergerak dan melayani masyarakat,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta.
Dia menyebutkan, selama ini, Made Rai menjabat sebagai Sekretaris I Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat dan saat ini masih aktif dalam dinas TNI. Made Rai pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
“Kami bergerak cepat agar (roda) organisasi tidak terhenti. Penunjukan PLT (ketua) adalah langkah organisatoris yang diperlukan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan menjaga soliditas kader di NTB,” ujar pria yang akrab disapa AHY itu.
Setelah ditunjuk lanusng, PLT Ketua DPD Demokrat NTB, Si Made Rai di dampingi Deputi BPOKK DPP Wilayah Bali Nusra, langsung melakukan melakukan konsolidasi internal.
Dalam konsolidasi tersebut ia (Made Rei) bertemu dengan seluruh Ketua DPC se-NTB, Pengurus DPD, dan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB. Konsolidasi ini bertujuan meningkatkan semangat, memulihkan moril, dan menguatkan soliditas kader di NTB.
“Kondisi internal Partai Demokrat di NTB saat ini berada dalam keadaan yang solid dan terkonsolidasi. Seluruh kader siap menjalankan arahan Ketua Umum Partai Demokrat dan senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB,”imbuhnya.
Untuk diketahui, sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, masa tugas Made Rai sebagai PLT Ketua DPD ini paling lama satu tahun, atau sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD NTB yang definitif. (can)
