JAKARTA (NTBNOW.CO)– Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, tampil sebagai panelis dalam debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 yang mengangkat tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim.” Debat tersebut berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/11/2024).
Dalam keterangannya di kantor KI DKI Jakarta pada Rabu (20/11/2024), Harry menyatakan bahwa masyarakat Jakarta masih menunggu langkah nyata para calon gubernur dan wakil gubernur dalam menerapkan komitmen transparansi kebijakan publik, terutama terkait isu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
“Debat ini penting sebagai referensi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berpihak pada kepentingan publik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif,” kata Harry dalam keterangannya yang diterima SMSI.
Ia juga menyoroti empat isu utama yang menjadi fokus transparansi kebijakan publik demi keberlanjutan pembangunan di ibu kota:
1. Transparansi Anggaran Penanganan Banjir
Harry menekankan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran penanganan banjir menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik.
“Masyarakat Jakarta berhak tahu bagaimana dana tersebut digunakan, apakah untuk solusi jangka panjang atau hanya penanganan sementara,” jelasnya.
Harry mengusulkan agar badan publik secara rutin memublikasikan laporan penggunaan anggaran, sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengawasan publik sekaligus memastikan efektivitas penggunaan dana untuk penanganan banjir.
2. Transparansi dalam Penyediaan Air Bersih
Menurut Harry, akses terhadap fasilitas air bersih adalah hak dasar warga Jakarta yang harus dijamin pemerintah. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Transparansi akan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan warga, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaannya,” kata Harry.
Isu ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu topik penting dalam debat ketiga. Harry berharap, para kandidat menunjukkan komitmen konkret untuk mengatasi tantangan ini secara transparan dan inklusif.
3. Transparansi dalam Perjanjian Fasum dan Fasos
Harry menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait perjanjian antara badan publik dan pihak ketiga dalam pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
“Setiap perjanjian yang melibatkan kepentingan publik harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat bisa mengawasi pelaksanaannya,” tegas Harry.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi ini akan meminimalkan potensi konflik kepentingan serta mendorong pengelolaan yang lebih akuntabel.
4. Transparansi dalam Penurunan Emisi dan Transisi Energi
Dalam isu polusi udara dan transisi energi terbarukan, Harry mengingatkan bahwa kualitas udara Jakarta menyangkut kepentingan hidup seluruh masyarakat.
“Informasi terkait kualitas udara dan langkah transisi energi harus diumumkan secara luas agar masyarakat paham dan mendukung kebijakan yang ada,” ujarnya.
Harry berharap, tema debat ketiga ini dapat menjadi momentum bagi para kandidat untuk menunjukkan langkah nyata dalam menurunkan emisi, mengatasi polusi udara, dan mengimplementasikan energi terbarukan.
Mendorong Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Debat pamungkas bertema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim” ini menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk menunjukkan visi dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Harry berharap, masyarakat Jakarta menjadikan empat isu transparansi tersebut sebagai acuan dalam memilih pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi ibu kota.
“Transparansi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tutupnya. (red)
