PARTAI Golkar menghadapi tantangan besar dalam Pilkada Kabupaten Maybrat 2024. Penurunan perolehan kursi di DPRD Maybrat pada Pemilu 2024, dari empat kursi menjadi tiga kursi, mengindikasikan adanya kelemahan strategi partai. Golkar bahkan gagal mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) III Ayamaru Raya, sebuah wilayah yang sebelumnya memberikan dukungan signifikan.
Terkait Pilkada Maybrat 2024, Partai Golkar dihadapkan pada dilema strategis. DPD II Golkar Kabupaten Maybrat dan DPD I Golkar Provinsi Papua Barat Daya dikabarkan mendukung calon bupati dan wakil bupati yang bukan berasal dari internal partai, dan tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap Golkar. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait afiliasi politik calon-calon tersebut dengan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Origenes Nauw, politisi senior Golkar di Papua Barat Daya, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, Golkar harus mendukung calon bupati dan wakil bupati yang memiliki rekam jejak jelas dalam mempertahankan integritas NKRI dan tidak terafiliasi dengan gerakan separatis seperti OPM. “Mendukung calon eksternal yang tidak memiliki latar belakang kontribusi terhadap partai dan terindikasi berafiliasi dengan gerakan separatis dapat merugikan citra dan posisi politik Golkar di tingkat nasional serta di Papua dan Maybrat,” kata Origenes.
Kritik semakin menguat terkait keputusan Golkar mendukung calon yang diduga memiliki afiliasi dengan OPM. Dukungan ini dianggap dapat berdampak negatif pada citra Golkar, baik di tingkat nasional maupun di Papua dan Maybrat. Oleh karena itu, ada desakan agar partai mempertimbangkan kembali keputusan ini dan memilih calon yang tidak memiliki keterkaitan dengan OPM.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebelumnya menekankan pentingnya mengutamakan kader internal dalam pencalonan kepala daerah. Dalam konteks ini, Golkar perlu meninjau kembali strategi pencalonannya dan memastikan calon yang diusung memiliki kapabilitas serta komitmen terhadap nasionalisme dan integritas negara.
“Golkar harus berpikir jauh ke depan. Di daerah yang memiliki konflik keamanan dan potensi dampak sosial politik, parpol harus berhati-hati dalam memberikan dukungan kepada figur-figur yang terindikasi sebagai binaan separatis atau OPM. Maybrat harus dikawal agar bupatinya memiliki komitmen nasionalisme yang tidak diragukan,” lanjut Origenes.
Ia juga menegaskan bahwa Golkar harus berada di garda terdepan dalam mengawal keutuhan NKRI. “Sejarah Golkar adalah untuk mencegah bibit-bibit separatisme di antara calon-calon pemimpin kita. Golkar harus berhati-hati dalam memberikan rekomendasi kepada tokoh tertentu,” tutup Origenes. (rls)
