Ahmad Muzani Mengajukan Pertimbangan kepada Presiden Jokowi
Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua MPR dan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengutarakan keprihatinannya terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Meskipun tujuannya mulia, yakni memperluas akses sekolah favorit bagi semua, implementasinya menghadirkan tantangan di berbagai provinsi.
Muzani menjelaskan bahwa PPDB berbasis zonasi seharusnya mempromosikan sekolah unggulan dan meratakan peluang pendidikan. Namun, di lapangan, kita menyaksikan kekhawatiran akan pertumbuhan kesenjangan antara sekolah unggulan dan yang lainnya. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam mengakomodasi siswa dekat dengan sekolah yang dituju, disebabkan oleh keterbatasan kuota, selisih usia, dan permasalahan teknis lainnya.
Ahmad Muzani, menjelang akhir pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan kemungkinan revisi atau bahkan penghentian sistem zonasi PPDB pada tahun mendatang. Pemerintah berencana untuk mengatasi masalah ini agar semua anak dapat merasakan manfaat pemerataan pendidikan yang lebih adil.
Muzani menekankan bahwa Gerindra mendukung upaya evaluasi dan perbaikan kebijakan PPDB, dengan fokus pada meminimalisir kesenjangan dan memberikan peluang pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Dalam konteks ini, partai tersebut mengharapkan kebijakan ini akan direformasi untuk mencapai tujuan edukasi yang lebih inklusif.
Sebelumnya, Muzani telah menyerukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan zonasi PPDB. Ia menunjukkan kepeduliannya terhadap suara orang tua, masyarakat, dan calon siswa dalam memastikan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkeadilan. (rls/has)
