DUBROVNIK, KROASIA (NTBNOW.CO)— Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, menyampaikan kekhawatirannya terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dalam rapat UNESCO mengenai Tata Kelola Platform Digital pada 19 Juni 2024 di Dubrovnik, Kroasia.
Dalam forum tertutup yang dimoderatori oleh Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO, Sapto menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi berbahaya karena draf RUU Penyiaran yang diinisiasi DPR mengusulkan pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi.
Meskipun pembahasan draf RUU tersebut telah ditunda, Sapto menekankan bahwa ancaman masih ada, terutama setelah pemilihan presiden yang akan datang pada Oktober nanti. “Ini berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia dan memerlukan perhatian dunia,” ungkapnya.
Pertemuan UNESCO bertajuk “Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements” ini dihadiri oleh berbagai badan regulator media dunia, membahas pengaturan dan pengawasan media sosial, platform digital, dan pers.
Sapto menambahkan bahwa isu ini bukan untuk menanggapi pembicara lain, tetapi untuk berbagi informasi mengenai situasi di Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengusulkan pembentukan Dewan Media Sosial, yang masih belum jelas bentuknya. Hal ini menunjukkan bahwa platform media sosial menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Delegasi Indonesia di UNESCO kali ini dikoordinasikan oleh UNESCO Indonesia, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipimpin oleh ketuanya, Rahmat Bagja, serta Koalisi Damai yang terdiri dari beberapa CSO seperti Mafindo dan Ecpat Indonesia. Ketua Koalisi Damai, Wijayanto, SIP, MSi, PhD, yang juga Wakil Rektor Universitas Diponegoro, memimpin koalisi tersebut.
Dalam diskusi hari pertama, Rahmat Bagja berbagi pengalaman tentang pengawasan Pilpres 2024 yang berlangsung baik berkat kolaborasi dengan Koalisi Damai. “Guideline yang disusun oleh UNESCO dan diterjemahkan oleh kawan-kawan Koalisi Damai sangat membantu pelaksanaan dan eksekusi Bawaslu pada Pilpres 2024,” kata Rahmat.
Wijayanto, sebagai wakil dari Koalisi Damai, juga aktif dalam diskusi dan menyampaikan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024, yang antara lain karena kolaborasi dengan Bawaslu dan Komisi Pemilu Indonesia, memonitor ruang publik digital, serta membangun dialog dengan partai-partai peserta pemilu. “Kami meminta para pemimpin partai untuk menandatangani pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil,” ujarnya.
Namun, Wijayanto juga menambahkan bahwa tantangan berikutnya adalah pelaksanaan pilkada, yang memerlukan perhatian dan strategi khusus untuk menjaga perdamaian dan keadilan dalam proses pemilihan. (rls)
