JAKARTA (NTBNOW.CO)— Puluhan calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI. Mereka tergabung dalam Aliansi Pejuang BPI 2024, yang melakukan aksi protes atas dugaan carut marut dalam kuota penerimaan Beasiswa Pemerintah Indonesia (BPI) tahun 2024.
Zainul, Koordinator Aliansi BPI 2024, menjelaskan bahwa calon mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur, Sumatra, Sulawesi, NTT, dan Kalimantan ini menuntut penjelasan terkait pengurangan kuota penerimaan BPI yang terjadi secara tiba-tiba.
Pada September 2024, melalui website resmi Kemendikbud-Ristek, disebutkan bahwa kuota penerimaan BPI adalah 3.000 orang. Namun, pada 11 Oktober 2024, pengumuman batch 1 hanya mencantumkan kurang dari 1.000 nama penerima beasiswa.
“Padahal, kami sudah mulai kuliah dan datang dari jauh. Kami di sini memohon tambahan kuota untuk penerimaan BPI bagi yang belum lolos seleksi batch 1 kemarin,” ungkap Zainul pada Selasa (15/10/2024).
Zainul juga menambahkan bahwa puluhan calon mahasiswa yang hadir tersebut adalah jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3). Mereka menemui dua pejabat Puslapdik Kemendikbud, yakni Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Anton Rahmadi, dan Kassubag Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Ratna Prabandari.
Menurut Zainul, aksi ini sangat penting untuk masa depan pendidikan Indonesia guna mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Kami juga melakukan aksi di DPR-RI. Intinya, kami menuntut kejelasan mengenai nasib kami yang tidak lolos karena perubahan kuota yang mendadak. Jumlah yang tidak lolos ini ribuan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Setelah melakukan audiensi, Zainul mengungkapkan bahwa pengurangan kuota BPI oleh Kemendikbud disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Penambahan kuota beasiswa diperkirakan sulit dilakukan mengingat anggaran sudah dialokasikan ke pos-pos lain.
“Intinya, anggaran habis untuk pos-pos lain. Kuota penerima BPI dipilih berdasarkan peringkat tertinggi dari hasil wawancara. Kemungkinan penambahan kuota tahun ini kecil, mengingat tahun anggaran sudah hampir berakhir,” jelas Zainul.
Meskipun demikian, dua pejabat Puslapdik Kemendikbud yang ditemui menyampaikan akan mengupayakan agar calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi BPI dapat dibantu dengan dukungan anggaran dari sumber lain. Namun, hal ini masih memerlukan koordinasi dengan DPR-RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Harapannya ada solusi, tetapi pemangku kebijakan bukan hanya Kemendikbud. Anggaran baru bisa dibuka setelah menteri baru dilantik, karena saat ini anggaran masih terkunci akibat transisi jabatan. Jadi situasinya masih dilematis,” pungkas Zainul. (znl/rls)
Keterangan Foto:
Puluhan calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI. (Foto: istimewa)
