MATARAM (NTBNOW.CO)–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mendorong inovasi layanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kompetensi dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Salah satu terobosan yang tengah digodok saat ini adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon PMI asal NTB, dengan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Alokasi anggaran untuk tahap awal ini disiapkan sebesar Rp10 miliar, dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program.
Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan mengungkapkan bahwa calon PMI yang mengajukan KUR tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pembiayaan terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.
“Tidak diberikan uang tunai, Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” katanya, Selasa (7/4).
Saat ini, Pemerintah provinsi NTB bersama Bank NTB Syariah tengah mematangkan regulasinya, apakah itu nanti akan melalui Surat Edaran Gubernur ataupun Peraturan Gubernur, sebelum program ini resmi diluncurkan.
Selain KUR, salah satu terobosan Pemprov NTB untuk PMI adalah pengembangan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang saat ini telah selesai dibuat dan siap diuji coba pada tahun ini.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi peluang kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.
Tidak hanya itu, Aidy juga menjelaskan, bahwa SIK sudah dilengkapi fitur pengendalian untuk meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal.
“Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelasnya.
Selain itu, Transformasi BLK menjadi skill center dan sertifikasi profesi untuk siswa SMK. Menurutnya, program tersebut memudahkan PMI dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri.
” Kami berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam daerah melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri,” tutur Aidy.
Dia menyebutkan, BLK direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam mengelola pendanaan, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar.
“Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tukasnya.
Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK, tujuannya agar lulusan SMK khususnya kelas 3, tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja. Total 1.000 kuota tengah disiapkan untuk mengikuti program ini sebagai tahap awal.
“Target awal tahun ini adalah 400 siswa dari SMK, serta 600 peserta dari luar sekolah,” ungkapnya
Selain itu, untuk menjawab kebutuhan global, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang.
Untuk mempercepat proses tersebut, Disnakertrans NTB melakukan kolaborasi yang melibatkan sekolah, lembaga pelatihan kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu yang dilakukan adalah membuat pelatihan Bahasa Jepang bagi Kelas 2 SMK pada semester 4 dan 5.
“Dengan strategi ini, siswa kita sudah siap secara bahasa saat lulus. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat, karena mereka kuasai sebelumnya,” pungkasnya. (can)
