MATARAM (NTBNOW.CO) – Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, HL Fatwir, M.Pd., mendesak pemerintah untuk segera menertibkan tour guide tak berizin yang marak beroperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap keberadaan tour guide ilegal. Ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan wisata kita sekaligus melindungi wisatawan dari informasi yang salah. SDM pramuwisata harus terstandarisasi melalui pelatihan dan sertifikasi resmi,” tegas HL Fatwir, Senin (28/4) di Mataram.
Menurutnya, jika dibiarkan, keberadaan tour guide tak berizin akan merusak citra pariwisata NTB yang kini tengah berkembang pesat. Untuk itu, penerapan regulasi harus dilakukan secara konsisten, disertai dengan peningkatan kapasitas para pramuwisata melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
HL Fatwir, yang akrab disapa Miq Wing, menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan kunci penting dalam mewujudkan pelayanan wisata yang profesional dan berstandar internasional. Organisasi profesi pariwisata di NTB, lanjut mantan Kadis Pendidikan Kota Mataram ini, terus berupaya meningkatkan kompetensi anggota mereka demi memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan.
Ia menambahkan, SDM yang andal dan berkualitas berdampak langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini harus pula ditunjang dengan kemudahan aksesibilitas, ketersediaan akomodasi, serta fasilitas pendukung (amenitas) yang memadai di setiap destinasi wisata.
Salah satu elemen vital dalam pelayanan wisata adalah keberadaan pramuwisata atau tour guide. Mereka tidak hanya membimbing dan menemani wisatawan, tetapi juga berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang destinasi, baik sebelum maupun saat kunjungan berlangsung.
Seorang tour guide profesional harus memahami sejarah, budaya, adat istiadat, serta detail penting terkait destinasi wisata. Misalnya, Taman Narmada di Lombok, yang dibangun pada abad ke-18, memerlukan penjelasan mendalam agar wisatawan memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya.
Sayangnya, kata Miq Wing, maraknya tour guide ilegal di NTB telah merugikan wisatawan. Banyak dari mereka menerima informasi yang tidak akurat atau bahkan salah tentang objek wisata yang dikunjungi. Ia juga menyoroti praktik beberapa bus pariwisata overland yang tidak menggunakan jasa tour guide resmi saat membawa wisatawan ke NTB. Akibatnya, wisatawan hanya mendapatkan informasi sepintas dari sopir bus yang sebenarnya bukan tugasnya untuk memberikan penjelasan rinci tentang destinasi.
“Bayangkan, para wisatawan pulang hanya membawa foto-foto tanpa cerita yang jelas tentang objek wisata yang mereka kunjungi. Ini sangat disayangkan,” tegas Miq Wing.
HPI NTB berharap, dengan langkah tegas dari pemerintah dan kolaborasi semua pihak terkait, NTB dapat membangun ekosistem pariwisata yang profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. (red)
Keterangan Foto:
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, HL Fatwir, M.Pd. (ist)
