Potensi Kehilangan Rp 1-2 Triliun, Asita NTB Soroti Dampak Lesunya Pariwisata Halal dan Minimnya Implementasi Perda

MATARAM (NTBNOW.CO)– Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pusat menggelar diskusi strategis membahas masa depan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait penguatan pariwisata halal.

Diskusi ini menyoroti pentingnya optimalisasi potensi NTB sebagai destinasi wisata halal dunia. Sebagai informasi, Lombok pernah meraih penghargaan sebagai World’s Best Halal Tourism Destination dalam ajang bergengsi World Halal Travel Summit 2015 yang digelar di The Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Selain itu, NTB juga telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata Halal.

Namun sayangnya, hingga kini petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Perda tersebut belum tersedia. Padahal, keberadaan Asita dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sangat diharapkan untuk mendukung promosi wisata halal sesuai amanat Perda.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbo Joka, juga menyampaikan harapan agar BRIN memberikan masukan dan kajian kepada Presiden maupun Menteri Pariwisata terkait dampak langsung efisiensi anggaran yang dirasakan oleh masyarakat kecil, pelaku UMKM, serta sektor informal lainnya. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap penjualan souvenir, makanan dan minuman, jasa transportasi, hingga pengurangan tenaga kerja di hotel dan restoran.

Jika satu orang peserta kunjungan kerja (kunker) atau event MICE membelanjakan rata-rata Rp 5 juta selama di NTB, maka potensi kehilangan ekonomi mencapai Rp 1 triliun per tahun hanya dari 200 ribu peserta. Bahkan, estimasi potensi perputaran uang yang hilang bisa mencapai Rp 2 triliun, mengingat multiplier effect sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

“Kita berbicara tentang potensi besar yang bisa hilang jika kebijakan ini tidak disikapi secara serius. BRIN harus bantu memberi masukan ke pusat,” ujar Dewantoro Ketua Asita yang juga wakil ketua BPPD NTB. (red)

Keterangan Foto:

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB Dewantoro Umbu Joka (dua dari kanan) foto bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pusat usai menggelar diskusi. (ist)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *