MATARAM (NTBNOW.CO)– Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Namun upaya untuk membangun branding yang konsisten dan selaras dengan visi jangka panjang masih menghadapi berbagai tantangan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Izzuddin Mahili, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi evaluasi visi dan branding pariwisata NTB yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur NTB, Jumat (8/11/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata NTB Mulki, Ketua ASITA Dewantoro Umbu Joka, serta tiga wakil dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yaitu Badrun, Abdus Syukur, dan Mustamar M. Natsir.
Menurut Mahili, masih terdapat beberapa elemen dalam branding pariwisata NTB yang belum berjalan optimal, khususnya implementasi konsep Halal Tourism yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016.
Pada tahun tersebut, NTB menetapkan Halal Tourism sebagai identitas utama pariwisata daerah. Setahun kemudian, Kementerian Pariwisata memperkenalkan branding Friendly Lombok untuk memperkuat promosi pariwisata NTB secara nasional. Kemudian, pada 2021, BPPD NTB meluncurkan branding terbaru Lombok Sumbawa Eksotis. Beragamnya branding ini, menurut Mahili, telah menimbulkan kebingungan terkait arah branding yang tepat dan konsisten untuk NTB.
Mahili juga mengungkapkan bahwa implementasi branding Halal Tourismhingga kini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya sosialisasi serta pelatihan yang terarah. “Ada kendala pemahaman yang tidak merata di antara para pemangku kepentingan, yang akhirnya berdampak pada penerapan program pariwisata yang kurang relevan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan minimnya konsistensi dalam merealisasikan program yang sesuai dengan branding yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata NTB, Mulki, menyatakan bahwa munculnya beberapa branding pariwisata NTB menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pariwisata daerah. Meski begitu, ia menekankan perlunya kesepakatan untuk menggunakan satu branding utama yang konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai pergantian kebijakan. “Kita perlu menyatukan visi dan misi untuk menetapkan branding pariwisata yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ketua ASITA Dewantoro Umbu Joka menambahkan bahwa branding Halal Tourism memiliki konsep yang baik, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. “Kita perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat dan pelaku pariwisata memahami makna dan tujuan dari branding yang kita pilih,” katanya.
Sementara itu, Badrun dan Mustamar dari BPPD NTB berharap Lombok dan Sumbawa memiliki satu branding yang mudah diingat oleh wisatawan. “Untuk itu, kita perlu melibatkan para ahli branding,” ujar Mustamar.
BPPD NTB juga mengusulkan agar visi dan branding pariwisata NTB dapat lebih relevan dan berdaya saing di tingkat global. Mereka menyarankan evaluasi terhadap branding yang telah ada, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta.
Harapan jangka panjangnya, Dinas Pariwisata NTB tidak hanya fokus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, namun juga mampu mengembangkan strategi berkelanjutan yang mendukung potensi lokal NTB. (red)
Keterangan Foto:
Rapat koordinasi evaluasi visi dan branding pariwisata NTB yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur NTB, Jumat (8/11/2024).
