LOMBOK (NTBNOW.CO) – Pariwisata di Pulau Lombok kembali menunjukkan geliat positif usai bulan Ramadhan. Tanda kebangkitan ini terlihat dari mulai berdatangannya wisatawan domestik dan mancanegara (wisman) pada awal April 2025.
Sejumlah bus overland dari Pulau Jawa tiba di Lombok membawa rombongan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Lombok yang sudah tersohor di berbagai daerah Indonesia.
Para wisatawan ini memasuki Lombok melalui dua jalur utama, yakni Pelabuhan Lembar dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Namun, di tengah euforia meningkatnya kunjungan wisatawan, muncul keprihatinan dari kalangan pelaku wisata lokal. Khususnya para pemandu wisata resmi yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB.
Ketua DPD HPI NTB, HL Fatwir Uzali menyayangkan masih banyaknya operator tur dari luar daerah yang tidak memberdayakan pramuwisata lokal berlisensi. “Kami sering menemukan di lapangan, bus-bus pariwisata dari luar NTB tidak menggunakan jasa guide lokal resmi. Alhasil, informasi tentang Lombok tidak tersampaikan secara utuh, baik dari sisi geografis, budaya, seni, hingga kehidupan masyarakat Sasak,” ujarnya.
Menurutnya, banyak rombongan wisata hanya mengandalkan tour leader atau ketua rombongan yang sekadar bertanya sana-sini tentang objek wisata. Hal ini dinilai merugikan wisatawan itu sendiri, karena mereka tidak mendapatkan pengalaman tur yang informatif dan nyaman.
Padahal, lanjutnya, keberadaan pramuwisata di NTB telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 6 Tahun 2014. Dalam perda tersebut, keberadaan dan peran guide lokal wajib diakui dan diberdayakan oleh setiap operator tur dan perusahaan transportasi pariwisata, khususnya yang menggunakan bus.
Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat keberpihakan dari pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tersebut. “Seolah-olah ada pembiaran terhadap praktik tidak melibatkan guide lokal dalam aktivitas pariwisata di NTB,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Romi, seorang pramuwisata Lombok. Ia meminta agar Pemerintah Daerah NTB melalui Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian Pariwisata segera mengambil langkah tegas.
“Jangan sampai terjadi insiden di lapangan antar pelaku wisata. Kami mohon tour operator dan perusahaan bus yang tidak melibatkan pramuwisata diberi sanksi,” pungkasnya. (red)
Keterangan Foto:
Para tour guide ini yang melayani wisatawan kapal pesiar yang sandar di Gili Mas, selama berada di Lombok. (ist)
