KUPANG (NTBNOW.CO)– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kemendesa melakukan monitoring terpadu Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia-UNICEF periode 2021-2025 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana.
Memasuki tahun keempat program kerja sama, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tujuh komponen utama. Komponen tersebut meliputi gizi, air bersih, sanitasi dan kebersihan, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta kebijakan sosial, yang dijalankan oleh pemerintah daerah setempat.
Selama tiga hari kunjungan, tim monitoring memfokuskan pengamatan pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten dan Kota Kupang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan dan melihat langsung pelaksanaan program, sekaligus mendokumentasikan praktik-praktik baik yang bisa disebarluaskan ke daerah lain.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Lana, menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan UNICEF telah berjalan cukup lama. Menurutnya, ke depan, fokus pemerintah adalah memperkuat wilayah perbatasan dan terus mengupayakan pencegahan stunting.
“Kami berharap monitoring ini mampu mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program serta pemanfaatan dana bantuan UNICEF dengan baik,” ujarnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (1/10).
Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Suharyanto, yang memimpin rombongan monitoring, menyatakan bahwa tim hadir di NTT untuk mempelajari praktik baik di daerah tersebut. Tujuannya adalah memastikan pembelajaran tersebut bisa disebarluaskan ke kabupaten/kota lain di Indonesia.
“PAUD HI menjadi fokus utama karena meskipun Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI sudah diterbitkan, belum banyak daerah yang mengimplementasikannya dengan baik,” ujarnya.
Selama kunjungan, tim monitoring pusat mengamati empat PAUD HI dan empat Puskesmas, termasuk di TK Negeri Pembina Fatuleu dan Puskesmas Camplong. Mereka juga mengunjungi TK Kristen Tunbes dan Puskesmas Baumata, PAUD Pniel Manulai 2 serta Puskesmas Pasir Panjang, dan PAUD Cemara bersama Puskesmas Oebobo. Kegiatan yang diamati meliputi program pendidikan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta layanan deteksi dini gizi buruk.
Dari hasil monitoring, ditemukan beberapa pembelajaran penting, seperti terbitnya kebijakan terkait PAUD HI, adanya komitmen anggaran dari pemerintah daerah, serta dukungan lintas sektor untuk memperkuat implementasi program.
Rekomendasi hasil kunjungan ini mencakup peningkatan kapasitas guru PAUD dan tenaga kesehatan, penyesuaian menu BOK untuk mendukung layanan gizi buruk, pemanfaatan dana desa, serta peningkatan dukungan terhadap hak anak mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Akta Kelahiran, guna memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. (red)
