SEMARANG (NTBNOW.CO)–Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, TB. Chaerul Dwi Sapta, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa (Rakorwil Jawa) 2024 yang diselenggarakan di Hotel Tentrem, Semarang.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Mijen.
Pertemuan ini dihadiri oleh para pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemendag, Bappenas, serta para Sekretaris Daerah dari provinsi-provinsi di Jawa dan beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusamapua. Turut hadir pula beberapa BUMD yang aktif dalam GNPIP Wilayah Jawa.
Rakorwil Jawa 2024 bertujuan untuk mengangkat isu strategis pangan dari tingkat daerah ke pusat, guna merumuskan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi pangan. Sementara itu, GNPIP difokuskan pada pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat serta percepatan program unggulan GNPIP 2024.
Restuardy Daud menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi tantangan global yang mempengaruhi inflasi pangan di Indonesia. Krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina serta perubahan iklim ekstrem menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang efektif.
Salah satu isu yang disoroti dalam Rakorwil ini adalah alih fungsi lahan yang terus meningkat, mengakibatkan hilangnya sekitar 100 ribu hektar lahan pertanian setiap tahunnya. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat jumlah petani gurem yang terus meningkat. Restuardy menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan dan percepatan penyusunan Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Sebagai langkah evaluasi, Restuardy juga menekankan pentingnya kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan sembilan langkah pengendalian inflasi sesuai strategi 4K dan enam upaya konkret yang telah ditetapkan. Dari hasil monitoring APIP bulan Agustus 2024, baru 100 pemerintah daerah yang memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan hanya 70 daerah yang merealisasikan BTT untuk pengendalian inflasi.
Dalam penutupannya, Restuardy menekankan beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, di antaranya, memastikan ketersediaan stok pangan dan melakukan prediksi harga secara rutin. Kedua, percepatan realisasi impor bahan baku pakan untuk mengatasi permasalahan pakan ternak. Ketiga, sntisipasi dampak bencana akibat cuaca terhadap produksi pertanian. Keempat, analisis kenaikan dan penurunan harga komoditas harian dan mingguan. Kelima, penetapan target penurunan harga komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Keenam, percepatan kebijakan LP2B dalam Perda RTRW untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. Terakhir, memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan inflasi pangan dapat terkendali dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global. (rls)
