MATARAM (NTBNOW.CO)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penyerapan 180.600 ton beras hingga April 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menegaskan pertemuan dengan mitra pengadaan pangan dan pemangku kebijakan menjadi momentum penting dalam mewujudkan swasembada beras nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa produksi dalam negeri bisa diandalkan sehingga tidak perlu lagi bergantung pada impor,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Pengadaan Gabah Beras Dalam Negeri (DN) Bersama Mitra Pengadaan Pangan (MPP) di gudang Perum BULOG Kanwil NTB, Selasa (11/3).
Anggaran Rp 16,6 Triliun untuk Pengadaan Beras Nasional
Gita Ariadi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp 16,6 triliun untuk pengadaan gabah dan beras dari petani di seluruh Indonesia. Diharapkan kebijakan ini dapat menjaga harga beli yang menguntungkan petani sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus mendorong peningkatan produksi beras.
“Ini untuk kesejahteraan bersama, baik petani maupun masyarakat luas,” tambahnya.
Realisasi Pembelian Beras di NTB Baru 5,13 Persen
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum BULOG NTB, Sri Muniati, menyebutkan bahwa hingga Maret 2025, realisasi pembelian gabah setara beras di NTB baru mencapai 9.272 ton atau 5,13 persen dari target.
Menurutnya, salah satu kendala dalam percepatan pembelian adalah adanya libur panjang yang menyebabkan transaksi berjalan lebih lambat dari perkiraan.
“Kami memastikan bahwa pembelian beras dan gabah tetap berjalan lancar dan aman meskipun ada tantangan,” katanya.
Stok Beras Nasional Melimpah, Harga Gabah Rp 6.500 per Kg
Di sisi lain, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik BULOG, Mokhamad Suyamto, menyatakan bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Perum BULOG memiliki stok komersial sebanyak 124.361 ton, sementara stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,78 juta ton.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah menargetkan pembelian 3 juta ton beras dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram, tanpa melihat kualitasnya.
“Dengan intervensi ini, diharapkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada beras, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, termasuk Polda NTB, TNI, dan Satgas Pangan, dalam menjaga stabilitas pasokan dan kesejahteraan petani.
“Semua stakeholder harus berperan aktif dan bekerja sama demi kepentingan bersama,” pungkasnya.(can)
